/2026/07/31/1213800164.jpg "Purbaya Akan Pangkas Anggaran MBG di Bawah Rp 200 Triliun, BGN Ungkap Cara Efisiensi")
Reporter: Hervin Jumar | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, merespons wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menekan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) 2027 hingga di bawah Rp200 triliun.
Sudaryono mengatakan BGN terbuka untuk melakukan efisiensi anggaran MBG tahun depan. Bahkan, BGN akan kembali menghitung kebutuhan anggaran 2027 dengan mempertimbangkan hasil pembenahan data penerima manfaat dan pelaksanaan program di lapangan.
“Untuk di bawah Rp200 triliun tahun depan, kami berusaha seefisien mungkin. Nanti kami coba bahas lagi dengan Pak Menteri Keuangan dan juga kami bahas secara internal, kami hitung lagi,” kata Sudaryono usai rapat bersama Komisi DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Baca Juga: Kementerian PKP Siapkan Tiga Rusun Baru pada 2027, Lokasinya Masih Misterius
Purbaya sebelumnya menyebut anggaran MBG 2027 yang dialokasikan sekitar Rp240 triliun masih dapat ditekan melalui efisiensi dan pemanfaatan teknologi.
Ia juga menyatakan Kementerian Keuangan ikut mengawasi pelaksanaan program dengan menugaskan pegawai di daerah untuk mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bergilir.
Menurut Sudaryono, ruang efisiensi BGN salah satunya berasal dari pembenahan data penerima manfaat. Pada 2026, BGN melakukan penyisiran dan pemutakhiran data. Dari data yang sebelumnya mencatat sekitar 63 juta penerima, setelah diperbarui jumlahnya menjadi sekitar 56 juta.
Artinya, terdapat sekitar 6 juta penerima yang terindikasi tercatat ganda. Salah satu penyebabnya adalah santri yang juga tercatat sebagai siswa MTs atau SMP di tempat yang sama. BGN menggunakan NIK untuk menyaring data tersebut.
“Karena berkurang kan artinya anggarannya berkurang. Jadi kami terus sisir, kami lacak,” ujar Sudaryono.
BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur MBG. Sudaryono mengatakan terdapat dapur yang sudah memiliki daftar penerima manfaat, tetapi belum benar-benar beroperasi atau menyalurkan makanan.
Dalam proses tersebut, BGN telah menarik status operasional 414 dapur. Dari pembenahan itu, sekitar Rp311 miliar dikembalikan ke kas negara.
Baca Juga: BGN Bakal Pindah Kantor dari Kebon Sirih ke Graha Merah Putih Telkom, Ini Alasannya
Sudaryono menegaskan penyisiran akan terus dilakukan untuk memastikan anggaran MBG tidak terserap pada kegiatan yang tidak berjalan. BGN juga akan mengecek dapur-dapur yang tercatat beroperasi untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Jika ditemukan unsur pidana, BGN akan melibatkan Inspektorat dan dapat meneruskan temuan tersebut kepada Kejaksaan untuk ditindaklanjuti.
Ia menekankan pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan penggunaan anggaran negara memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Anggaran ini adalah uang rakyat. Satu rupiah ini menjadi penting. Tidak bisa kita kemudian saya sebagai kepala menggunakan ini seenaknya seolah-olah itu uang nenek saya. Ini adalah uang rakyat yang setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan manfaatnya harus sebesar-besarnya,” tegas Sudaryono.
Sebagai informasi, BGN pada 2027 memperoleh pagu sekitar Rp240,219 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas sekitar Rp232,88 triliun untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional atau MBG dan Rp7,33 triliun untuk dukungan manajemen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
