Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar puncak demo bertajuk "Indonesia Gelap" di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025).
Demo tersebut merupakan tindak lanjut aksi di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025), yang tidak mendapatkan respons dari pemerintah.
“Kemungkinan besarnya di depan Istana Negara," kata Koordinator BEM SI, Herianto saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (18/2/2025).
Rencananya, BEM SI akan mengadakan teknis lapangan (teklap) untuk membahas persiapan aksi pada Rabu (19/2/2025) malam.
Baca Juga: Mensesneg Soal Demo #IndonesiaGelap: Jangan Membelokan yang Sebenernya Terjadi!
Herianto belum dapat memastikan waktu dan titik kumpul pada aksi mendatang. Namun dia menegaskan bahwa jumlah massa diperkirakan akan lebih banyak dibandingkan aksi sebelumnya.
“(Jumlah massa) itu pasti akan lebih besar nanti kalau tuntutan kita kemarin tidak ada direspon sama pihak pemerintah,” ungkapnya.
Herianto mengungkapkan kekecewaannya karena perwakilan pemerintah bersikukuh tidak menemui mereka saat aksi kemarin.
“Sikap yang ditunjukkan itu sesuai dengan ganjil aksi kita, ‘Indonesia Gelap’ yang artinya pemerintah tidak mau mendengar akan pencerahan dari rakyat,” ujarnya.
Baca Juga: Demo Indonesia Gelap Ricuh, Massa Lempar Botol hingga Kayu ke Polisi
Ia berharap pemerintah segera menanggapi tuntutan-tuntutan yang telah disampaikan. Aksi berikutnya yang berbarengan dengan pelantikan kepala daerah.
Sebagai informasi, pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2/2025) yang diikuti 481 kepala daerah. Sedangkan orientasi atau retreat akan digelar 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
“Kita berharap, semoga sebelum hal itu terjadi, pemerintah harus segera merespons hal tersebut,” katanya.
Diketahui sebelumnya mahasiswa menggelar aksi Indonesia Gelap di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025).
Mereka memprotes sejumlah program dan kebijakan pemerintah yang dianggap meresahkan dan merugikan masyarakat.
Baca Juga: Begini Penampakan Kantor Kemenko Perekonomian yang Anggaran Dipangkas Rp 241 Miliar
Ada 13 tuntutan menjadi fokus dalam unjuk rasa "Indonesia Gelap", di antaranya:
1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Cabut proyek strategis nasional untuk mewujudkan reforma agraria sejati.
3. Tolak revisi undang-undang Minerba yang dianggap membungkam suara kritis di kampus.
4. Hapuskan multi fungsi ABRI untuk menghindari represi dalam sektor sipil.
5. Sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat untuk perlindungan hukum.
6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap mengancam pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi total program makan bergizi gratis agar tepat sasaran.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
9. Mendesak Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset.
10. Menolak revisi undang-undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi menguatkan impunitas aparat.
11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih untuk mengatasi borosnya pejabat.
12. Menolak revisi peraturan DPR tentang tata tertib yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan.
13. Reformasi kepolisian Republik Indonesia untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Selanjutnya: Cermati Kalender Ekonomi Terbaru, Cek Rilis Data yang Bisa Mempengaruhi Forex
Menarik Dibaca: XL Axiata menghadirkan paket Umroh Plus Mulai Dari Rp 250.000
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
