/2026/08/14/1205514487.jpg "Puan Desak Pemerintah Tangani Dampak Erupsi Anak Krakatau Secara Terpadu")
Reporter: Hervin Jumar | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah bergerak cepat dan terpadu menangani dampak erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda.
Menurutnya, penanganan tidak boleh hanya berfokus pada aktivitas gunung, tetapi juga harus menjamin keselamatan dan keberlangsungan aktivitas masyarakat terdampak.
“Pemerintah perlu bergerak cepat dan terpadu dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah memengaruhi kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah,” ujar Puan dalam keterangan resminya, Senin (7/9/2026).
Baca Juga: BNPB Catat 98% Kebakaran Lahan Gambut di 6 Provinsi Prioritas Sudah Dipadamkan
Peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau telah memicu sebaran abu vulkanik ke sejumlah wilayah, termasuk Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Selain menurunkan kualitas udara dan jarak pandang, abu vulkanik turut mengganggu transportasi udara hingga menyebabkan sejumlah bandara ditutup.
Dampak erupsi juga mulai merembet ke sektor kesehatan dan pendidikan. Paparan abu vulkanik berisiko memicu iritasi mata, batuk hingga infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Sejumlah daerah bahkan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk mengurangi risiko paparan terhadap anak-anak.
Puan meminta pemerintah pusat dan daerah memastikan penanggulangan dilakukan secara komprehensif, termasuk menjamin ketersediaan masker serta fasilitas kesehatan bagi masyarakat terdampak.
“Bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi dampak yang disebabkan terhadap rakyat dapat diminimalisir dengan kehadiran Negara yang lebih cepat,” tegasnya.
Menurut Puan, koordinasi pemerintah pusat dan daerah harus berjalan sebagai satu kesatuan. Perlindungan terhadap warga, kata dia, tidak boleh berbeda hanya karena berada di wilayah administrasi yang berbeda.
“Tidak boleh ada daerah yang siap dengan stok dan layanan memadai, sementara daerah lain membiarkan masyarakat kekurangan kebutuhan dasar dalam menghadapi bencana erupsi gunung,” ungkap Puan.
Selain keselamatan, pemerintah juga diminta memberikan kepastian bagi masyarakat yang aktivitasnya terganggu. Puan menyoroti pekerja harian, pedagang kecil, nelayan, pelaku UMKM, hingga keluarga yang kehilangan pendapatan akibat pembatasan aktivitas.
“Kebijakan keselamatan harus disertai perlindungan agar keluarga tidak dipaksa memilih antara menghindari paparan atau tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan,” lanjut Puan.
Baca Juga: Prabowo Minta Polri Usut Korporasi Terlibat Karhutla, Perintahkan Cabut Izinnya
Di sektor transportasi udara, Puan meminta pemulihan operasional dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan. Pemerintah juga perlu mengatur ulang penerbangan yang tertunda agar tidak terjadi penumpukan ketika bandara kembali dibuka.
Puan juga meminta pemerintah memperkuat penyampaian informasi mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Edukasi mengenai mitigasi bencana dan risiko kesehatan akibat paparan abu vulkanik dinilai penting agar masyarakat dapat mengambil langkah antisipasi.
DPR, kata Puan, akan mengawal respons pemerintah melalui alat kelengkapan dewan (AKD) terkait. Ia menegaskan ukuran keberhasilan penanganan bencana bukan sekadar ketika aktivitas gunung menurun atau bandara kembali beroperasi.
“Keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari menurunnya aktivitas gunung atau dibukanya kembali bandara, tetapi dari seberapa kecil korban, kerugian, dan beban yang harus ditanggung rakyat,” ujar Puan.
Puan turut mengimbau masyarakat mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui sumber dan kanal informasi resmi pemerintah.
Warga di wilayah terdampak abu vulkanik juga diminta menggunakan masker saat berada di luar ruangan serta mengurangi aktivitas yang tidak mendesak untuk meminimalkan paparan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
