kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.951.000   23.000   1,19%
  • USD/IDR 16.300   94,00   0,58%
  • IDX 7.166   -38,30   -0,53%
  • KOMPAS100 1.044   -6,02   -0,57%
  • LQ45 802   -6,08   -0,75%
  • ISSI 232   -0,07   -0,03%
  • IDX30 416   -3,18   -0,76%
  • IDXHIDIV20 486   -4,82   -0,98%
  • IDX80 117   -0,79   -0,67%
  • IDXV30 119   -0,02   -0,02%
  • IDXQ30 134   -1,35   -1,00%

PT kukuhkan putusan 16 tahun penjara Luthfi Hasan


Jumat, 25 April 2014 / 12:16 WIB
PT kukuhkan putusan 16 tahun penjara Luthfi Hasan
ILUSTRASI. Ada jenis Makanan Sehat yang menyebabkan Asam Lambung (dok/Tribunnews)


Sumber: TribunNews.com | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan 16 Tahun penjara terhadap terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq.

Selain itu, mantan Presiden PKS itu juga dikenakan pidana denda Rp 1 miliar terkait kasus suap pengurusan izin kuota impor daging sapi di Kementan.

"Putusannya dikuatkan, tetap 16 tahun," kata Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ahmad Sobari, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (25/4/2014).

Putusan banding Luthfi diputus oleh majelis hakim tinggi yang diketuai oleh Marihot Lumban Batu pukul palu pada tanggal 16 April 2014. Putusan tersebut diperkirakan sudah bisa diunduh di website PT DKI, Selasa (29/4/2014) mendatang.

Vonis Luthfi di tingkat pertama diputus pada 9 Desember 2013 oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Gusrizal. Selanjutnya Luthfi mengajukan banding.

Luthfi Hasan Ishaaq terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara bersama-sama.

Ia menerima uang dengan total Rp 1,3 miliar melalui Ahmad Fathanah dari Dirut PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman.

Uang ini merupakan imbalan dari total uang keseluruhan Rp 40 miliar yang dijanjikan PT Indoguna untuk pengurusan surat persetujuan kuota impor daging sapi. (Edwin Firdaus)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×