kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.343.000 -0,81%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Proyek pelabuhan Cilamaya dilimpahkan ke Jokowi-JK


Senin, 15 September 2014 / 17:03 WIB
Proyek pelabuhan Cilamaya dilimpahkan ke Jokowi-JK
ILUSTRASI. Manfaat Shirataki untuk Kesehatan Sebelum Mengonsumsinya.dok/Plant Based Matters


Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Keinginan Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera membangun Pelabuhan Cilamaya buyar. Sebab sampai saat ini rencana dan persiapan pembangunan proyek senilai US$ 3,49 miliar tersebut masih bermasalah.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Dedy Priatna mengatakan, salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh pemerintah dalam pembangunan proyek tersebut adalah keberadaan ratusan anjungan dan pipa minyak dan gas milik Pertamina di tempat rencana pembangunan pelabuhan tersebut.

Dedy bilang, keberadaan anjungan dan pipa tersebut membuat pemerintah menghadapi tiga permasalahan sulit, salah satunya; menentukan lokasi pembangunan pelabuhan.

"Berdasar kajian, pembangunan harus digeser 2-3 kilometer dan Kementerian Perhubungan harus mengeluarkan tambahan dana US$ 105- US$ 120 juta untuk memperkuat konstruksi pipa bawah laut supaya tidak ganggu produksi Pertamina, itu masalah," kata Dedy Senin (15/9).

Bukan hanya dipusingkan oleh masalah penentuan lokasi dan tambahan dana, pemerintah juga dipusingkan oleh potensi hilangnya penghasilan Pertamina yang dikhawatirkan akan mengganggu setoran dividen dari BUMN tersebut bila pemerintah nekat membangun pelabuhan di lokasi yang sekarang.  Sebab, pembangunan akan menghentikan usaha Pertamina di wilayah tersebut.

Dedy bilang, potensi kerugian yang dihadapi Pertamina akibat pembangunan Pelabuhan Cilamaya bisa mencapai US$ 12 miliar. Kerugian yang ditanggung Pertamina ini kata Dedy memang masih lebih kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapat negara dari pembangunan pelabuhan tersebut yang bisa mencapao US$ 65 miliar.

"Ini perlu persetujuan pemerintah karena menyangkut penghasilan pemerintah, dan yang bisa putuskan presiden, nah kemarin Pak Chairul Tanjung memutuskan biarkan saja diteruskan ke pemerintahan baru," katanya.

Bambang Susantono, Wakil Menteri Perhubungan pekan lalu mengatakan, selain gangguan dari keberadaan pipa Pertamina, pembangunan Pelabuhan Cilamaya saat ini juga tengah memikirkan akses jalan menuju pelabuhan tersebut. "Membangun pelabuhan kan harus lihat tata ruang, aksesibilitasnya seperti apa,"

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×