Reporter: Kiki Safitri, Sinar Putri S.Utami | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah yakin realisasi proyek light rail transit (LRT) fase pertama bisa mencapai 70% pada akhir tahun ini. Dengan begitu maka pada tahun depan, LRT yang menghubungkan Jakarta, Bekasi, dan Depok itu sudah sudah bisa beroperasi.
General Manager Departemen LRT PT Adhi Karya (Persero) Tbk Agus Karyanto mengatakan, pada akhir Juni 2018 lalu secara keseluruhan pembangunan LRT fase pertama baru mencapai 40%. Rincian, sebesar 62% untuk rute Cawang-Cibubur, 47% Cawang- Bekasi Timur, dan 26% rute Cawang-Dukuh Atas.
Proyek LRT fase pertama akan dikebut, karena berdasarkan jadwal, kereta LRT Jabodebek akan mulai datang pada April-Mei 2019. Dengan begitu maka pada Juni 2019, pihaknya sudah siap melalukan running test. "Kalau belum bisa semuanya, percobannya akan dilakukan secara bertahap. Setidaknya lintas layanan satu dan tiga sudah bisa dilakukan tes dulu," jelas Agus, Rabu (11/7).
Dalam pengoperasikan LRT ini, pihaknya akan melihat kesiapan PT KAI sebagai operator. Dia yakin target itu bisa tercapai karena proyek ini sudah tidak ada masalah dengan pendanaan. Bahkan saat ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah mulai bekerja untuk pencairan dananya.
Hitung ulang tanah
Ditargetkan dana proyek LRT akan kembali cair senilai Rp 1,6 triliun. Dana itu berasal dari penanaman modal negara (PMN) PT KAI yang sebesar Rp 3,6 triliun. "Jadi sudah tidak ada masalah dengan pendanaan, baik dari ADHI dari sisi cash flow juga tidak ada masalah," tambahnya.
Tambahan dana memang diperlukan karena kemungkinan dana pembebasan lahan untuk proyek ini membengkak. Itu terjadi karena pemerintah mengaku akan melakukan penilaian atau appraisial ulang lahan pembangunan LRT di Bekasi.
Warga menilai appraisial yang dilakukan pemerintah masih rendah. "Lahan hampir selesai, ada masalah di depo aja, kita akan appraisal ulang, itu harganya kerendahan," ungkap Direktur Prasana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zamrides.
Perhitungan ulang dilakukan lantaran warga menilai uang pengganti lahan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) lebih tinggi dibandingkan ganti rugi proyek LRT. Untuk kenaikannya, Zamrides mengaku belum tahu karena masih menunggu appraisial ulang.
Arie Yuriwin, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN bilang, masalah lahan LRT di dipo Bekasi masih perlu dimusyarwahkan lagi. "Memang masih ada keberatan atas nilai ganti rugi aja," ungkapnya.
Walau perlu perhitungan ulang, namun pemerintah yakin masalah pembebasan lahan LRT sudah bisa selesai seluruhnya pada bulan depan. Tercatat lahan yang perlu dibebaskan di daerah ini mencapai 117.525 m².
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
