Reporter: Fahriyadi | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkirakan pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca dari Kampung Melayu menuju Tanah Abang akan selesai pada September mendatang. Tenggat waktu ini meleset dari target sebelumnya pada akhir Juni ini.
"Kami sedang menghitung, kemungkinan penyelesaian pembangunan proyek ini bakal mundur hingga September," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemprov DKI Jakarta, Manggas Rudy Siahaan, Rabu (12/6).
Ia mengaku belum tahu kekurangan kontraktor tersebut dari sisi apa yang menyebabkan keterlambatan tersebut. Namun, ia menyatakan berdasarkan laporan yang diperoleh dari lapangan, keterlambatan itu sedang dihitung.
Rudy mengatakan bahwa faktor keterlambatan yang sejauh ini terlihat adalah tingkat kesulitan pembangunan yang luar biasa, sehingga penyelesaiannya tidak sesuai target. "Untuk melaksanakan pengecoran, kontraktor melakukannya hanya bisa pada malam hari, disisi lain ruang gerak kontraktor tak maksimal karena jalan yang sempit," tambahnya.
Ia memastikan bahwa waktu yang tersisa saat ini akan dimaksimalkan oleh kontraktor untuk menyelesaikan proyek tersebut. "Kita masih menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang belum kami terima karena masih menunggu pendapat teknis dari Kementerian PU," tandasnya.
Menurutnya, Pemprov DKI siap menanggung dan membayar utang pembangunan tersebut asalkan sudah ada rekomendasi dari BPKP untuk membayar. Direktur Utama PT Istaka Karya, Kasman Muhammad mengatakan secara kontrak pihak Istaka akan menyelesaikan proyek ini pada akhir bulan ini. Pasalnya, titik krusial yakni dari di atas Jalan Sudirman sudah tertutup sehingga pengecoran sudah selesai.
Kasman sendiri mengaku belum menghitung secara rinci kapan penyelesaian proyek bernilai Rp 840 miliar tersebut. Namun, ia tak menutup kemungkinan bahwa proyek ini penyelesaiannya bisa saja mundur dari perkiraan.
Namun, ia membantah jika perkiraan itu karena keterlambatan konstruksi fisik bangunan, melainkan karena administratif, yakni belum keluarnya hasil audit BPKP dan juga belum diterimanya Surat Keputusan (SK) multiyear dari Gubernur DKI terkait pembayaran proyek hingga saat ini.
"Ini jelas menyulitkan kita sebagai perusahaan, karena mestinya disatu sisi audit berjalan, disisi lainnya Pemprov tetap membayar pekerjaan yang telah kami lakukan," ujarnya.
Lebih lanjut, Kasman mengaku bahwa piutang perusahaan kepada Pemprov DKI yang belum ada kejelasannya ini mempengaruhi beban perusahaan. Kendati begitu, Kasman berujar tetap berusaha menyelesaikan pekerjaan ini semaksimal mungkin.
"Jika penyelesaiannya mundur kami harapkan itu tak sampai September, jika itu yang terjadi kami ingin Pemprov DKI mengamandemen kontrak yang ada tersebut," tukasnya.Kasman mengatakan bahwa hingga pertengahan Juni ini utang Pemprov DKI sudah diatas Rp 30 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
