kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ451.001,22   7,62   0.77%
  • EMAS1.199.000 0,50%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Program integrasi elpiji ke bansos terancam mundur


Rabu, 30 Agustus 2017 / 18:22 WIB
Program integrasi elpiji ke bansos terancam mundur


Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Sedianya, pada 1 Januari 2018 mendatang, proses integrasi elpiji 3 kilogram ke dalam bantuan sosial akan mulai diberlakukan. Namun, pelaksanaan program tersebut terancam mundur.

"Masih ada beberapa persoalan yang akan diselesaikan terlebih dahulu antar kementerian," ujar Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementrian Sosial Andi ZA Dulung.

Menurutnya, jika sampai Oktober mendatang tidak ada keputusan mengenai hal ini, maka Andi khawatir, implementasi integrasi tidak bisa dilakukan. Hal itu diungkapkan Andi saat memberikan sambutan pada rakor Program Bantuan Pangan Non Tunai di Banyuwangi, Rabu (30/8).

Dalam kesempatan itu, Andi mengakui, Kementerian Sosial tentu membutuhkan waktu yang cukup untuk mengimplementasikan integrasi subsidi elpiji dengan bansos lainnya. Meski demikian, kemensos telah menyediakan basis data terpadu yang akan menjadi patokan pemberian subsidi elpiji 3 kg.

"Data kita sudah sudah ada. Kita mencatat sebanyak 25,7 juta warga tidak mampu bisa mendapatkan subsidi elpiji 3 kg," tambahnya.

Andi menjelaskan, selama ini terjadi banyak penyimpangan dalam pelaksanaan subsidi elpiji. Hal ini dikarenakan sistem yang dipakai adalah subsidi kepada barang.  

"Sistem ini harus diubah kepada sistem subsidi ke masing masing orang yang membutuhkan. Ini yang tengah diselesaikan sehingga bisa tepat sasaran," tambahnya.

Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) nantinya juga akan menerima subsidi elpiji. Selain bantuan subsidi elpiji, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga akan masuk dalam program bantuan pangan non tunai atau BPMT sebesar Rp 110 ribu setiap bulan.

"Tahun ini sebanyak 1,2 juta telah di kucurkan di 44 kabupaten kota. Jumlah ini akan terus bertambah hingga mencapai 15,5 juta KPM bisa menerima BPNT," kata andi.

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara bertahap ini dikarenakan masih banyak kendala di lapangan. Misalnya saja, pihak perbankan yang ditunjuk belum mempunyai agen yang menjual sembako. Oleh karena itu, Kementerian Sosial bersama Himbara saat ini terus melakukan mapping agen-agen perbankan yang bisa menyalurkan BPNT.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×