kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.894.000   -2.000   -0,11%
  • USD/IDR 16.207   4,00   0,02%
  • IDX 7.898   -32,88   -0,41%
  • KOMPAS100 1.110   -7,94   -0,71%
  • LQ45 821   -5,85   -0,71%
  • ISSI 266   -0,63   -0,24%
  • IDX30 424   -3,04   -0,71%
  • IDXHIDIV20 487   -3,38   -0,69%
  • IDX80 123   -1,10   -0,89%
  • IDXV30 126   -1,56   -1,22%
  • IDXQ30 137   -1,32   -0,96%

Program 3 Juta Rumah Dapat Pagu Anggaran Rp 57,5 Triliun pada 2026, Ini Tantangannya


Senin, 18 Agustus 2025 / 11:55 WIB
Program 3 Juta Rumah Dapat Pagu Anggaran Rp 57,5 Triliun pada 2026, Ini Tantangannya
ILUSTRASI. Pemerintah memberi anggaran untuk program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 57,5 triliun di tahun 2026. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/foc.


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah memberi anggaran untuk program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 57,5 triliun di tahun 2026. Adapun salah satu targetnya untuk membangun 770.000 rumah subsidi lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan bahwa program rumah FLPP memang telah teruji di masa lalu dan merupakan pendekatan yang relatif aman serta efektif.

“Jika 770.000 itu adalah target penambahan rumah dalam setahun melalui FLPP, maka ini termasuk sangat agresif,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (18/8/2025).

Wijayanto menyebutkan ada sejumlah tantangan yang bakal dihadapi dalam pembangunan 770.000 FLPP pada tahun 2026.

Baca Juga: Sri Mulyani: Anggaran Program 3 Juta Rumah Capai Rp 57,5 Triliun Tahun Depan

Tantangan itu adalah, pertama, menemukan konsumen pembeli Kredit Perumahan Rakyat (KPR) FLPP yang mempunyai daya beli, mengingat daya beli sedang melemah.

Kedua, lanjut dia, menemukan konsumen KPR FLPP yang sesuai dengan persyaratan dan bankable.

“Kebanyakan mereka berasal dari sektor informal, proses kredit normal tidak akan meloloskan mereka sehingga perlu inovasi kebijakan,” jelasnya.

Wijayanto berpandangan, dengan anggaran Rp 57,5 triliun tentunya bakal berdampak pada pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Apalagi, kata dia, sektor perumahan rakyat memiliki lebih dari 140 sub sektor ekonomi dan mengkonsumsi produk dalam negeri.

“Tantangannya adalah potensi kredit macet yang tinggi, penentuan target harus realistis jangan sampai mengorbankan kualitas analisa kredit,” terangnya.

Lebih lanjut, Wijayanto menambahkan, program 3 juta rumah per tahun adalah jumlah yang sangat besar dan tidak mungkin terwujud. Untuk itu, dia berpesan agar pemerintah tidak perlu terlalu fokus pada branding tersebut.

“Yang penting menjalankan program dengan baik dengan jumlah realisasi yang optimal. Saya yakin kinerja tahun 2026 akan lebih baik, karena 2025 adalah tahun pembelajaran,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk membangun 770.000 unit rumah rakyat sebagai dukungan program besutannya yakni 3 juta rumah.

"Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770.000 rumah," jelas Prabowo.

Prabowo menyampaikan, program 3 juta rumah ini bakal disalurkan melalui beragam skema, seperti rumah subisidi FLPP hingga program dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Baca Juga: Kementerian ESDM Bakal Siapkan Listrik dan Jargas untuk Program 3 Juta Rumah Baru

"Program 3 juta rumah untuk rakyat diberikan melalui berbagai skema antara lain FLPP, dukungan BSPS di desa dan kota dan pesisir serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersil dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau," terangnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa anggaran untuk program 3 juta rumah dialokasikan sebesar Rp 57,5 triliun di 2026.

Rinciannya, untuk skema FLPP sebesar Rp 33,5 triliun, Lalu, anggaran yang digabungkan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk membiayai pembelian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp 6,6 triliun.

Selanjutnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga bakal diberikan anggaran untuk Suka Bunga Kredit (SBK) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 5,6 triliun.

Berikutnya, untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PKP, dengan target di tahun 2026 mencapai 373.939 rumah sebesar Rp 8,6 triliun naik cukup tajam dari tahun 2025 yang sebesar Rp 1,4 triliun.

"Kemudian KUR kontraktor yang sudah diumumkan, itu untuk UMKM yang bisa mendapatkan akses hingga Rp 20 miliar untuk kontraktor perumahan itu juga sudah dikeluarkan aturan PMK-nya," ujar Menkeu.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga masih memberikan intensif fiskal untuk 40.000 unit rumah komersial hingga Rp 2 miliar untuk menstimulasi permintaan maupun pasokannya baik dari sisi produksi dan konstruksi rumahnya. Terakhir ada alokasi untuk PPN DTP sebesar Rp 3,4 triliun.

Selanjutnya: Indonesia Gandeng 81 Negara untuk Tagih Pajak Lintas Negara, Jepang & Korea Menyusul

Menarik Dibaca: Hari Terakhir Promo KFC Merah Putih Bucket for All, 9 Ayam Goreng Cuma Rp 80.000

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mengelola Tim Penjualan Multigenerasi (Boomers to Gen Z) Procurement Strategies for Competitive Advantage (PSCA)

[X]
×