Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Perebutan kursi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu memang tak henti-hentinya terjadi bagai duri dalam daging di antara partai politik. Itulah mungkin sebabnya Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso mengatakan beberapa kursi menteri sebaiknya tidak boleh diisi dari kader Partai Politik. “ Seyogianya para profesional yang dapat menempati pos menteri yang strategis,” lanjut Priyo.
"Sebaiknya untuk kursi Menteri BUMN, Menkeu, Mendiknas termasuk Menteri Agama diisi para profesional. Jangan dari partai. Artinya harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya," ujar Priyo saat diskusi “Parpol Berebut Kekuasaan, SBY Bingung, Rakyat Ditinggalkan” di Press Room Gedung DPR Nusantara III, Kamis (10/3).
Bukan hanya itu, Ketua DPP Golkar itu juga mengharapkan pengisian kursi bukan dari kader partai yang sebenarnya tidak mengerti bidang tersebut. "Bukan soal apa-apa, tapi jabatan-jabatan menteri itu seyogianya diisi oleh orang yang paham betul dengan bidangnya," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait pun menyayangkan sikap Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang terkesan tidak tegas. Maksudnya, SBY terkesan tidak memiliki ukuran dan sikap yang jelas dalam menentukan menteri termasuk permasalahan reshuffle.
Menurut Maruarar atau yang kerap dipanggil Ara, hal tersebut terjadi karena SBY tersandera parpol yang bergabung dalam koalisi. Baginya, SBY dinilai tidak bisa objektif dalam menentukan pos-pos menteri.
"Menteri yang kinerjanya bagus, tapi partai mbalelo apakah akan dicopot? Dan juga sebaliknya, menteri yang kinerjanya kurang tapi partainya loyal, apakah akan dipertahankan? Ini semua tidak jelas," ucap Ara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
