Reporter: Hans Henricus | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Rupanya, perombakan alias reshuffle kabinet yang ramai belakangan ini hanya isapan jempol belaka. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum pernah secara resmi bicara tentang reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Bahkan, kata Sudi, Presiden tidak pernah menyebut nama-nama calon menteri maupun siapa menteri yang akan diganti. "Oleh karena itu nama-nama yang beredar di media massa bukan berasal dan tidak sepengetahuan Presiden SBY," ujar Sudi dalam keterangan pers di kantor Presiden, Rabu (9/3).
Apalagi mengacu pada pengalaman penyusunan kabinet sebelumnya ada saja yang marah lantaran tidak lolos jadi menteri padahal namanya santer beredar di media massa. "Banyak yang marah kepada Presiden SBY ketika seseorang namanya sudah muncul di media massa kemudian tidak jadi menteri," imbuh Sudi.
Menurut Sudi berita seputar reshuffle telah mempengaruhi kinerja kabinet, khususnya menteri-menteri yang masuk dalam bursa reshuffle menurut media massa. Padahal, Presiden SBY sendiri tidak pernah mengumumkan soal reshuffle.
Adapun Presiden SBY hingga tetap mengevaluasi kinerja kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua (KIB II). Evaluasi ini merupakan kegiatan periodik Presiden yang merujuk pada kontrak kinerja dan pakta integritas saat seleksi dan penentuan menteri.
Sudi menambahkan, jika akhirnya terjadi perombakan kabinet maka salah satu dasar keputusannya adalah evaluasi kinerja oleh unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan (UKP4). "Tentu yang paling jelas evaluasi dari UKP4 akan sangat besar pengaruh dari daftar evaluasi," kata mantan Sekretaris Kabinet itu.
Selain itu, evaluasi juga mengacu pada kontrak kinerja dan pakta integritas. Bukan itu saja, Sudi bilang, Presiden tentu selalu memberikan teguran bagi menteri yang kinerjanya yang kurang memuaskan.
Yang jelas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah berdialog dengan Ketua umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, Selasa (8/3). Golkar adalah salah satu partai pengusung hak angket pajak di DPR yang menyulut keretakan dalam koalisi pendukung pemerintah.
Selain Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut menggoyang koalisi dengan ikut mendukung hak angket. Alhasil, para menteri dari kedua parpol yang merupakan anggota koalisi pendukung pemerintah itu terjerat isu reshuffle.
Sebagai informasi, kader Golkar dalam KIB II menempati posisi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan dan Perikanan. Sedangkan kader PKS dalam KIB II menempati posisi Menteri Pertanian, Menteri Sosial, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Menteri Riset dan Teknologi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
