Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Presiden Joko Widodo mulai menyaring nama-nama calon direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pratikno, Menteri Sekretaris Negara mengatakan, Presiden Jokowi telah mendapatkan nama calon direksi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dari Panitia Seleksi ke dua lembaga tersebut beberapa waktu lalu.
Pratikno sayang menolak menjelaskan secara lebih jauh nama calon direksi yang diserahkan dan akan disaring presiden tersebut. Dia hanya mengatakan, penyaringan nama tersebut akan diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
"Penentuan direksi juga menunggu DPR terkait pemilihan dewan pengawasnya, karena yang dewan pengawas butuh DPR," katanya kepada Kontan di Komplek Istana Senin (14/12).
Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, sementara itu mengatakan, agar pemilihan dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bisa segera selesai, pemerintah akan segera mengirimkan nama calon ke DPR.
"Karena batas waktu 18 Desember ini sebelum itu pasti sudah diterima DPR dan mereka punya waktu 10 hari bahas dewan pengawas. Kalau itu diputuskan, 1 Januari kita sudah punya dewan pengawas baru," katanya.
Kursi direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi incaran. Salah satunya, dari politisi.
Berdasarkan data hasil seleksi administrasi calon direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang diunduh Kontan dari website DJSN.go.id sejumlah politisi yang mendaftar menjadi direksi dan dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Salah satunya, Poempida Hidayatullah yang mendaftar menjadi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.
Poempida diketahui adalah Politisi dan mantan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar. Selain itu, ada juga nama Posma H Sitompul. Berdasarkan penelusuran Kontan, posma adalah caleg DPR RI Partai Gerindra Daerah Pemilihan Sumatera Utara. Dia juga berencana mencalonkan diri menjadi walikota Medan.
Timboel Siregar, Koordinasi Advokasi BPJS Watch mengatakan selain politisi tersebut ada juga politisi lain yang daftar menjadi direksi dan dewan pengawas di ke dua lembaga tersebut. Menurutnya, rebutan tersebut wajar, mengingat dana kelolaan yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan yang hampir mencapai Rp 200 triliun dan BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 60 triliun.
"Ada potensi bisa dimainkan partai politik untuk mendapatkan keuntungan terutama dari investasi yang ditanamkan," katanya.
Atas dasar itulah, BPJS Watch kata Timboel mendesak kepada panitia seleksi BPJS dan pemerintah untuk menolak orang partai masuk ke BPJS. Bukan hanya itu saja dia juga meminta kepada panitia seleksi untuk hati- hati juga terhadap direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan lama yang mendaftar kembali menjadi direksi dan dewan pengawas.
Seruan ini disampaikannya terkait kinerja mereka kemarin yang dilihat BPJS Watch kurang memuaskan. "Selain itu saya melihat ada kecenderungan calon dari direksi lama mendekati partai guna mendukung pencalonan mereka," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
