Reporter: Asep Munazat Zatnika, Maizal Walfajri, Muhammad Yazid | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,5% pada tahun depan membuat pemerintah harus bekerja ekstra keras untuk mewujudkannya. Tak hanya soal mendorong belanja negara, namun pemerintah juga harus memastikan, manfaat dari gelontoran dana belanja pemerintah itu harus bisa dirasakan secara optimal bagi seluruh masyarakat.
Dalam pidato pengantar nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, untuk memacu pembangunan nasional, pemerintah mengarahkan anggaran tahun depan untuk berbagai kebijakan yang menjaga kesejahteraan masyarakat. Antara lain, pemerintah berupaya meningkatkan rasio anggaran kesehatan menjadi 5% dari total anggaran belanja dalam RAPBN 2016.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, dalam RAPBN 2016 pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan Rp 106,1 triliun atau 5% dari total belanja negara 2016. Angka ini naik 42,79% dari alokasinya dalam APBN-Perubahan 2015 yang hanya sebesar Rp 74,3 triliun atau 3,75% dari belanja negara. "Ini pertama kalinya dalam sejarah anggaran kesehatan memenuhi rasio 5% (dari total belanja)," klaim Bambang, kemarin (14/8).
Menteri Kesehatan Nila Moeloek menambahkan, peningkatan anggaran ini rencananya akan digunakan untuk beberapa keperluan. Antara lain untuk meningkatkan layanan kesehatan dasar masyarakat. "Kami ingin menjaga gawang, supaya masyarakat sehat," kata Nila Moeloek.
Selain itu, kata Nila, anggaran kesehatan tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit. "Dari rumah sakit tingkat pratama, rumah sakit rujukan, regional, dan nasional," katanya.
Selain Kesehatan, pemerintah juga menjaga rasio anggaran pendidikan sebesar 20% dari RAPBN 2016 atau senilai Rp 424,8 triliun, naik sebesar Rp 16 triliun dari APBP 2015.
Kebijakan pembangunan tahun depan juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial yang tepat sasaran. Bahkan, pemerintah memperluas penerima bantuan tunai bersyarat menjadi enam juta keluarga sangat miskin, dari 3,2 juta di 2014 versi Tim Nasional Percepatan Penanggulan Kemiskinan.
Realokasi anggaran
Menurut Jokowi, kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dilakukan berkat realokasi anggaran dari anggaran yang bersifat konsumtif seperti subsidi ke anggaran yang lebih produktif seperti infrastruktur. "Realokasi belanja ke sektor-sektor produktif diharapkan mampu menggerakkan perekonomian nasional," ungkapnya Jumat (14/8).
Pemerintah juga menyuntikkan dana lebih besar ke pemerintah daerah dalam bentuk dana transfer daerah dan dana desa. Dalam RAPBN 2016, total dana transfer daerah dan dana desa mencapai Rp 782,2 triliun. Perinciannya, dana transfer daerah sebesar Rp 735,2 triliun dan dana desa Rp 47 triliun.
Bila dibanding dengan tahun 2015, alokasi dana transfer daerah dan dana desa juga meningkat signifikan. Dalam APBNP 2015 alokasi dana transfer daerah sebesar Rp 643,8 triliun, sementara dana desa Rp 20,8 triliun. Artinya, dana desa tahun 2016 dua kali lipat ketimbang tahun ini. Peningkatan alokasi dana desa secara bertahap ini, kata Jokowi merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. "Dana desa akan difokuskan untuk mengurangi kesenjangan antara desa-kota dan mendorong kemandirian desa," jelasnya.
Agar alokasi transfer daerah efektif, Jokowi mengatakan, tahun depan pemerintah akan mengubah kebijakan dana alokasi khusus (DAK) dengan mekanisme penyampaian usulan kegiatan dan kebutuhan pendanaan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
Sejumlah langkah populis ini diharapkan mendorong ekonomi di 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
