Prabowo Kerahkan 1.000 Perwira dan 20 Ekskavator, Ini Jurus Baru Basmi Karhutla

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan strategi berlapis, mulai dari deteksi dini, pengerahan personel dan alat, teknologi pemadaman, pencegahan berbasis masyarakat hingga penegakan hukum.

Langkah ini diarahkan agar pemerintah tidak sekadar memadamkan api, tetapi mencegah kebakaran berulang.

Dalam rapat penanganan karhutla di Sumatra Selatan dan Riau, Senin (24/8/2026), Prabowo meminta 1.000 perwira TNI dan Polri diturunkan untuk memperkuat edukasi dan pencegahan di daerah.

“Jangan tunggu sampai jadi titik api,” tegas Prabowo.

Di Sumatra Selatan, pemerintah mencatat 12.956 hotspot hingga 23 Agustus, dengan luas lahan terbakar mencapai 1.926 hektare.

Untuk mempercepat penanganan, Prabowo menyetujui tambahan helikopter water bombing dan 20 ekskavator untuk membuat kanal serta memperkuat sumber air di lokasi rawan.

Pemerintah juga mengandalkan deteksi hotspot, patroli darat dan udara, operasi modifikasi cuaca (OMC), sumur bor, embung, sekat kanal dan sekat bakar.

Di Riau, lima helikopter water bombing dikerahkan, sementara TNI membentuk tim Pasukan Reaksi Penanggulangan Cepat dengan penerjun freefall untuk menjangkau titik api yang sulit diakses pasukan darat.

Strategi pemadaman turut diarahkan pada inovasi. Prabowo meminta BRIN dan BNPB mengkaji bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong yang dinilai berpotensi memadamkan api sekaligus menghambat penyebarannya.

Produksinya diminta segera ditingkatkan jika hasil pengujian menunjukkan efektivitas.

Di kawasan gambut, pemerintah didorong tidak hanya membangun infrastruktur pengendali api, tetapi juga memanfaatkannya untuk kegiatan produktif, seperti perikanan. Pendekatan ini diharapkan sekaligus mengurangi risiko pembukaan lahan dengan cara membakar.

Dari sisi pencegahan, TNI, Polri dan pemerintah daerah diminta memberikan edukasi hingga tingkat desa. Masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan diarahkan menggunakan mekanisme yang terorganisasi melalui pemerintah, kelompok tani dan koperasi.

Sementara itu, penegakan hukum diperketat. Prabowo meminta aparat menyelidiki dugaan pembakaran yang melibatkan korporasi dan mengancam pencabutan izin usaha jika perusahaan terbukti memerintahkan pembakaran.

“Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut,” ujar Prabowo.

Pemerintah juga menjadikan penanganan Riau sebagai contoh. Luas karhutla di provinsi tersebut dilaporkan turun dari sekitar 16.000 hektare menjadi 900 hektare.

Prabowo bahkan meminta kinerja Pangdam dan Kapolda Riau diapresiasi setelah seluruh sisa lahan terbakar dituntaskan.

Dengan rangkaian kebijakan tersebut, pemerintah membangun pola penanganan karhutla dari hulu ke hilir: mendeteksi hotspot lebih cepat, mencegah api membesar, memperkuat pemadaman, menjaga lahan gambut, mengedukasi masyarakat dan menindak pelaku.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News