Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik keinginan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur.
Namun, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani Shinta membeberkan sejumlah persoalan terkait skema kerjasama antara pemerintah dan swasta yang dinilai masih memerlukan perbaikan ke depannya.
“Keterbukaan kerjasama ini sangat kami dukung karena banyak pelaku usaha yang ingin terlibat tetapi belum terlibat karena berbagai hal,” ujarnya kepada KONTAN, Jumat (17/1).
Shinta mengungkapkan, beberapa kendala umum terkait keterlibatan pelaku usaha dalam proyek infrastruktur antara lain aspek kepastian hukum untuk hal-hal yang di luar kendali pelaku usaha. Seperti komitmen pendanaan pemerintah atau pembebasan atau pengadaan lahan.
“Isu permodalan, aspek kompetisi atau kerjasama dengan BUMN, hingga perhitungan aspek komersial sebagai basis return on investment yang dinilai belum memadai,” ungkapnya.
Baca Juga: Prabowo Serahkan Pembangunan Proyek Infrastruktur ke Swasta
Shinta menuturkan, bila hendak melibatkan pelaku usaha swasta pada proyek infrastruktur pihaknya berharap pemerintah bisa memberikan penawaran proyek dan paket kerjasama pembangunan infrastruktur yang menarik secara komersial kepada pelaku usaha.
Dia tak memungkiri dalam 10 tahun terakhir, pemerintah telah banyak meng-update skema kerjasama pelaku usaha untuk pembangunan infrastruktur agar stabil secara finansial dan lebih memiliki kepastian hukum untuk penyelesaian seperti risiko mangkrak lebih rendah.
“Ini capaian yang positif dan perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan bila pemerintah serius ingin lebih melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional seperti yang diharapkan,” tuturnya.
Namun, lanjut Shinta, berdasarkan pengalaman pihaknya ada banyak aspek lain dari kerjasama infrastruktur tersebut yang masih perlu diperhatikan, khususnya aspek komersial terhadap proyek infrastruktur yang ditawarkan.
Sebagai contoh, Apindo kerap menjumpai pemerintah menawarkan pembangunan infrastruktur di daerah ‘pioneer’ cenderung tidak memiliki permintaan komersial yang baik kepada swasta.
“Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah skema kerjasama antara pelaku usaha dengan BUMN dalam proyek pembangunan infrastruktur. Ini juga perlu diperhatikan pemerintah agar kerjasama swasta dengan BUMN dalam proyek infrastruktur misal sebagai subkontraktor dapat saling menguntungkan,” terangnya.
Lebih lanjut, Shinta menambahkan, pihaknya berharap pemerintah bisa terus memperbaiki skema kerja sama proyek infrastruktur yang hendak ditawarkan ke swasta.
“Agar tidak hanya win-win bagi pelaku usaha maupun pemerintah, tetapi juga menarik secara komersial sehingga level keterlibatan swasta yang diinginkan dalam proyek infrastruktur yang ada juga sesuai harapan,” tandasnya.
Baca Juga: Demi Program Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Pangkas Anggaran Infrastruktur
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan menggandeng pihak swasta untuk menggarap sebagian besar proyek infrastruktur di tanah air.
Prabowo mengungkapkan, alasan proyek infrastruktur sebagian besar digarap oleh pihak swasta agar lebih efisien, pasalnya pihak swasta dianggap lebih berpengalaman.
"Infrastruktur sebagian besar saya berikan kepada swasta. Mereka lebih efisien, efektif, dan berpengalaman," kata Prabowo beberapa waktu lalu.
Selanjutnya: Bank Tanah Bidik 140.000 Hektar Lahan pada 2025, Ini Sumbernya
Menarik Dibaca: Penderita Diabetes Harus Batasi Makanan Apa Saja? Ini Daftarnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
