Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menegaskan dia ingin langsung bekerja, termasuk menunaikan janji-janji kampanye-nya yang terangkum dalam 17 program prioritas dan delapan program hasil terbaik cepat. Prabowo-Gibran berkeyakinan visi dan misi mereka dapat terwujud dengan menjalankan program-program prioritas tersebut.
Prabowo juga bertekad mewujudkan berbagai program 100 hari kerja di masa pemerintahannya.
Menanggapi hal ini, Sutrisno Iwantono, Ketua Kebijakan Publik Aosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tetap memandang optimistis dengan target pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Selamat Bekerja Prabowo-Gibran
"Meski postur Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo sangat gemuk dengan tujuh kementerian koordinator dan banyak menteri, ekspektasi pelaku usaha tetap optimistis," katanya saat berbincang dengan KONTAN, Senin (21/10).
Menurut Sutrisno, masyarakat mungkin memandang kabinet Prabowo yang gemuk tentu langkahnya bakal lambat, sehingga bisa menghambat target kinerja pemerintahan baru ke depan.
Hal ini yang menjadi tantangan pemerintah ke depan yang harus efektif dalam komunikasi dan koordinasi antarkementerian di samping beban anggaran bertambah.
Yang terang, Kabinet Merah Putih harus harus melihat tantangan sekaligus memprioritaskan hal-hal penting dalam 100 hari sebagai indikator capaian kinerja dari target yang dicanangkan.
Apindo memberi sejumlah catatan yang harus diprioritaskan dalam 100 hari pemerintahan Prabowo.
"Pertama, harus segera mengatasi deflasi yang sudah lima bulan berturut-turut," sebut Sutrisno.
Adapun deflasi terjadi ketika harga barang dan jasa secara keseluruhan turun selama periode tertentu. Deflasi adalah refleksi dari aktivitas ekonomi Indonesia yang dimulai dari penurunan permintaan akibat penurunan daya beli, yang pada akhirnya akan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Jika pemerintah tidak segera bertindak mengatasi deflasi beruntun, maka ini dapat mengakibatkan pengurangan investasi dan inovasi hingga semakin tingginya tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca Juga: Menanti Tuah Program Pemerintah Baru Terhadap Kredit Perbankan
Sebab itu, Apindo menyarankan agar pemerintah memperbaiki iklim investasi dan lingkungan bisnis di Indonesia.
Masih terkait deflasi, Apindo mendorong pemerintah Prabowo dan kabinetnya untuk bekerja maksimal memperbaiki daya beli masyarakat yang trennya menurun dan mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Yang tak kelah penting juga menangani masalah impor ilegal yang sangat merugikan pelaku usaha dalam negeri, terutama di industri tekstil dan produk tekstil (TPT)," terang Sutrisno.
Adanya disparitas harga TPT yang tinggi di dalam negeri dan luar negeri ditambah pengawasan dan penindakan yang lemah, menyebabkan celah impor ilegal masih terbuka lebar.
"Pastikan penegakan hukum dan sanksi tegas bagi pelaku impor ilegal," tandasnya.
Di sisi lain, Apindo juga berharap pemerintahan Prabowo mengurai benang kusut dari tumpang-tindih peraturan.
"Tidak banyak mengelurkan regulasi apalagi tanpa melalui uji publik," harapnya.
Seperti diketahui, Prabowo ingin menunaikan janji-janji kampanye-nya yang terangkum dalam 17 program prioritas dan delapan program hasil terbaik cepat. Prabowo-Gibran berkeyakinan visi dan misi mereka dapat terwujud dengan menjalankan program-program prioritas tersebut.
Program yang dimaksud yakni, swasembada pangan, energi, dan air, penyempurnaan sistem penerimaan negara, reformasi politik, hukum, dan birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemberantasan kemiskinan.
Baca Juga: Kebijakan Energi Jokowi Bikin Kantong Pengusaha Tambang dan Sawit Makin Tebal
Selanjutnya, pencegahan dan pemberantasan narkoba, jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat berupa peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat, penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi, penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
Prabowo-Gibran juga menjanjikan penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas, menjamin pelestarian lingkungan hidup, menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani, menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.
Prabowo juga menjanjikan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah, serta pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
