Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memprotes Komisi Pemilihan Umum yang membuka kotak suara. Protes itu disampaikan salah satu advokat, Didi Suprianto, kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (8/8).
Didi membaca kembali surat yang sebelumnya telah dikirim langsung kepada Komisi Pemilihan Umum. Dalam surat itu, Didi menyatakan, pembukaan kotak suara hanya bisa dilakukan dalam kondisi tertentu. Kondisi itu, yakni saat rekapitulasi di tingkat tempat pemungutan suara (TPS), Kecamatan, dan Kabupaten/Provinsi oleh petugas setempat.
"Proses penyelenggaraan pilpres telah selesai 22 Juli 2014. Dengan ditetapkan hasil pemilu nasional oleh KPU, oleh karena itu kotak suara yang berisi dokumen pemilu tidak bisa dibuka lagi kecuali atas perintah MK," ujar Didi.
Oleh karena itu, Didi meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima bukti-bukti yang disampaikan KPU di persidangan. Pasalnya, bukti-bukti tersebut didapatkan dari pembukaan kotak suara yang dianggapnya melawan hukum. (Ihsanuddin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
