/2025/09/23/1490013429.jpg "Prabowo Bakal Tambah Dana LPDP, Gunakan Hasil Sitaan Korupsi CPO Rp 13 Triliun")
Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bakal menambahkan investasi melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Hal itu disampaikan Prabowo saat membahas mengenai berbagai program pemerintah terkait pendidikan selama satu tahun pertama dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
“LPDP akan saya tambahkan, uang-uang dari sisa efisiensi pengehematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP,” kata Prabowo.
Bahkan, Prabowo langsung memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah invesitasi melalui LPDP tersebut.
Baca Juga: Masa Pemerintahan Capai 1 Tahun, Prabowo Becanda Pertimbangkan Retret Lagi
Apalagi, Kepala Negara menyebut, negara baru saja menerima Rp 13.255.244.538.149 atau Rp 13 triliun dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang merupakan hasil sitaan dari kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO).
"Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan,” kata Prabowo kepada Menkeu.
Mendapat perintah tersebut, Menkeu Purbaya terlihat langsung mencatatnya.
Diketahui, pada 2025, LPDP hanya membuka kuota penerima beasiswa sebanyak 4.000 orang. Jumlah itu berkurang dari kuota tahun 2024, yakni sebanyak 8.592 orang.
Kejagung Serahkan Rp 13 T ke Menkeu
Sementara itu, disaksikan Presiden Prabowo, Kejagung menyerahkan uang sebesar Rp 13 triliun kepada negara pada Senin ini.
Penyerahan uang Rp 13 triliun itu dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Kemudian, di lokasi penyerahan uang juga terpajang tumpukan uang pecahan Rp 100.000 setinggi dua meter yang nilainya mencapai Rp 2,4 triliun.
Dalam pidatonya, Jaksa Agung menyebut, uang Rp 2,4 triliun tersebut merupakan bagian dari Rp 13 triliun yang akan diserahkan ke negara.
Tetapi, karena tempatnya tidak cukup untuk memuat uang Rp 13 triliun, maka Kejagung hanya memajang Rp 2,4 triliun.
Selanjutnya, Jaksa Agung menjabarkan bahwa uang yang disita harusya berjumlah Rp 17,7 triliun terkait kasus korupsi CPO. Tetapi, baru disita Rp 13 triliun dari PT Wilmar Group.
Baca Juga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Menteri Bahlil Pamer Capaian Kementerian ESDM
“Hari ini, kami serahkan Rp 13,225 triliun karena yang Rp 4,4 (triliun)-nya diminta Musim Mas dan Permata Hijau. Mereka meminta penundaan,” kata Burhanuddin.
Penyitaan itu sebagaimana keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa PT Wilmar Group, PT Musim Mas, dan PT Nagamas Palmoil Lestari terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam amar putusan kasasi, majelis hakim Mahkamah Agung menghukum PT Wilmar Group untuk membayarkan uang pengganti dengan nilai Rp11.880.351.801.176,11 (Rp11,8 triliun).
Perusahaan PT Musim Mas dihukum untuk membayar uang pengganti senilai Rp 4.890.938.943.794,08 (Rp4,89 triliun).
Lalu, PT Nagamas Palmoil Lestari yang merupakan anak perusahaan Permata Hijau Group membayar uang pengganti senilai Rp 937,558 miliar.
Baca Juga: UMKM Binaan Astra Catatkan Transaksi Rp 70,79 miliar di Trade Expo Indonesia 2025
Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/10/20/17395241/prabowo-akan-tambah-lpdp-menkeu-mungkin-yang-rp-13-t-sebagian-ditaruh-di.
Selanjutnya: Pertamina Masih Negosiasi dengan SPBU Swasta Soal Pasokan BBM
Menarik Dibaca: 6 Pantangan Makanan untuk Kulit Sensitif yang Wajib Tahu, Awas Gatal-Gatal!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
