Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto bakal melibatkan sejumlah tokoh politik dalam mengawasi jalannya Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Menanggapi hal tersebut, Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia, Herry Gunawan mengatakan, pelibatan mantan presiden hingga organisasi masyarakat dalam Danantara dinilai bakal menjadi awal dari bencana.
“Menurut saya, kalau itu dijalankan, maka menjadi awal bencana bagi Danantara dan BUMN yang seharusnya dijauhkan dari dunia politik praktis atau interest politisi,” ujarnya kepada KONTAN, Rabu (19/2).
Herry mengungkapkan, dari para mantan presiden yang disebutkan Prabowo untuk turut serta dalam Danantara, hanya Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saja yang bukan pengurus partai. Sementara, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Megawati merupakan pengurus aktif partai.
Bukan tanpa alasan, kata Herry, Danantara kelak bakal aktif mengelola BUMN, namun ketika diawasi oleh pengurus partai politik potensi terjadinya moral hazard akan sangat besar.
“Interes yang melekat pada pengurus partai politik, kemungkinan besar berbeda dengan interes Danantara sebagai lembaga yang menerima mandat mengelola dan mengembangkan aset BUMN,” ungkapnya.
Herry menuturkan, sebaiknya para politisi termasuk mantan presiden tak perlu terlibat pada urusan Danantara yang kelak berorientasi bisnis, terutama dalam rangka meningkatkan kapasitas pendanaan investasi yang diharapkan mendorong perekomian tumbuh di atas 5%.
Lebih lanjut, Herry menambahkan, pernyataan Prabowo hanya spontanitas saja, yang kemungkinan ingin dilihat bahwa mengelola negara secara transparan tanpa interes pribadi.
“Selain itu, dia ingin agar para mantan presiden bersatu membangun Indonesia. Nah kemudian dia melihat ada potensi ruang di Danantara, maka di situlah ingin ditempatkan seperti dia sebut. Padahal, akibatnya bisa buruk. Danantara berpotensi terkooptasi oleh interes politik, sehingga dampak buruknya bisa ke BUMN,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Prabowo ingin melibatkan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Megawati Soekarnoputri untuk ikut mengawasi Danantara.
Terlebih Danantara bakal mengelola aset hingga Rp 1.400 triliun. Selain mantan presiden, Prabowo juga meminta peran beberapa Organisasi Keagamaan untuk turut berperan dalam mengawasi kinerja Danantara.
“Kalau perlu, pimpinan NU, Muhammadiyah, mungkin dari KWI ikut juga membantu mengawasi," ujar Prabowo, saat perayaan ulang tahun Partai Gerindra, Sabtu (15/2).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
