Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Luar Jawa-Bali masih sampai 6 September 2021. Ini sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 36 (tentang Pemberlakuan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali) dan Inmendagri No. 37 (tentang Pemberlakuan PPKM Level 3, 2 dan 1 di Luar Jawa - Bali).
Hasil asesmen sementara secara spasial (per daerah) untuk di Luar Jawa-Bali, terdapat beberapa provinsi di Pulau Sumatera yang masih perlu mendapat perhatian khusus. Provinsi Aceh, Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, dan Riau terjadi penurunan mobilitas kurang dari -20%.
Dari segi testing dan positivity rate, provinsi berikut ini memiliki positivity rate di atas level nasional (22%) yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Jambi, Lampung, Riau, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Baca Juga: Kasus COVID-19 di Singapura melonjak, tertinggi dalam 1 bulan terakhir
Sedangkan hampir semuanya, kecuali Kep. Babel, mempunyai total jumlah testing yang sangat rendah. "Kalau dari sisi tingkat kematian (CFR), ada tiga provinsi yakni Lampung, Sumsel, dan Aceh memiliki CFR tertinggi di Sumatera," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual "Update Penanganan Pandemi Covid-19."
Tingkat Keterisian Tempat Tidur (TT) atau BOR dan Konversi TT Covid-19 yang sudah berada di atas 50% adalah Aceh dan Kep. Babel, sedangkan provinsi lainnya konversinya masih di bawah 40%. Untuk progres vaksinasi, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Lampung memiliki capaian vaksinasi dosis 1 yang masih sangat rendah.
Di Kalimantan, terdapat dua provinsi yakni Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Utara (Kaltara) yang mobilitasnya menurun dan masih sama dengan minggu sebelumnya atau kurang dari -20%. Positivity Rate, tiga provinsi yaitu Kalteng, Kaltara, dan Kalimantan Selatan (Kalsel) di atas level nasional, sehingga masih perlu meningkatkan testing.
Angka persentase CFR di Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar 3,4% merupakan yang tertinggi di Kalimantan, lebih tinggi dari rata-rata nasional (3,3%). Salah satunya disebabkan oleh BOR dan konversi TT Covid yang masih di bawah 60%, dan Kaltim sudah mencapai 40%.
Untuk pelaksanaan vaksinasi, seluruh provinsi di Kalimantan masih di bawah capaian nasional, terutama Kalsel dan Kalbar yang masih berada di bawah 20%.
Airlangga menambahkan, di Sulawesi terutama Provinsi Gorontalo perlu menurunkan mobilitasnya karena masih meningkat dalam seminggu terakhir. Sementara, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Barat (Sulbar), dan Sulawesi Tenggara (Sultra) penurunan mobilitasnya kurang dari 20%, sedangkan Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah berhasil menurunkan tingkat mobilitasnya.
Baca Juga: Pemerintah perpanjang PPKM Level, berikut aturan pembatasan baru
Dari sisi tingkat kematian (CFR), Gorontalo memiliki level CFR di atas level nasional. Terdapat empat provinsi yang mempunyai positivity rate di atas nasional, yakni Sulut, Gorontalo, Sulteng, dan Sulbar. Untuk BOR, seluruh provinsi di Sulawesi sudah di bawah 50%. Kemudian, ada dua provinsi yang capaian vaksinasi dosis 1 masih di bawah 20% yakni Sulteng dan Sulbar.
Untuk wilayah Maluku-Papua-Nusa Tenggara, terkait dengan mobilitas penduduk, Provinsi NTT, Maluku Utara, dan Maluku masih harus menurunkan tingkat mobilitasnya hingga ke bawah 20%. Kasus aktif di Provinsi Papua pun perlu diwaspadai karena jumlah kasus aktif naik dalam seminggu terakhir ini.
Kalau untuk CFR NTB memiliki tingkat CFR tertinggi di wilayah ini yaitu 2,8%, walaupun masih di bawah angka nasional. Kemudian, Provinsi NTT, Maluku, dan Papua memiliki capaian testing yang rendah di bawah 20%, meskipun angka positivity rate masih berada di bawah nasional.
Untuk tingkat BOR pada semua provinsi di wilayah ini berada di bawah 40%, dan proses vaksinasi di seluruh provinsi tersebut masih perlu digalakkan lagi. Apabila secara umum di wilayah PPKM Level 4, terdapat 20 Kabupaten/Kota dengan tren penurunan mobilitas yang melandai atau bahkan ada yang meningkat.
Dimana sebanyak 11 Kab/Kota dengan penurunan tingkat mobilitas yang kurang dari 10%, yakni Dumai, Medan, Rokan Hulu, Pringsewu, Banggai, Kota Banda Aceh, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Siak, Kabupaten Luwu Timur, Kota Samarinda, dan Kabupaten Merangin.
Kemudian, mobilitas sembilan Kab/Kota meningkat yakni Kota Bandar Lampung, Kota Pekanbaru, Pematang Siantar, Kota Jambi, Kab.Sumba Timur, Kota Kupang, Kota Jayapura, Kota Padang, dan Kota Palembang.
Baca Juga: Catatkan kinerja positif pada semester I, ini kata manajemen Diamond Food (DMND)
Pada minggu ini terjadi perbaikan level asesmen, baik di tingkat Provinsi maupun Kab/ Kota. Untuk yang di tingkat Provinsi, terjadi perbaikan level asesmen di mana minggu lalu (18 Agustus) terdapat 7 Provinsi dengan asesmen level 4, minggu ini (28 Agustus) turun menjadi hanya 4 Provinsi (Sulawesi Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur). Sementara, pada tingkat Kab/Kota, terjadi perbaikan level asesmen selama periode PPKM, yakni:
- Level TK-4: turun dari 104 Kab/Kota (20 Agustus) menjadi 85 Kab/ Kota (28 Agustus).
- Level TK-3: turun dari 234 Kab/Kota (20 Agustus) menjadi 232 Kab/Kota (28 Agustus).
- Level TK-2: naik dari 48 Kab/Kota (20 Agustus) menjadi 68 Kab/Kota (28 Agustus).
- Level TK-1: naik dari 0 Kab/Kota (20 Agustus) menjadi 1 Kab/Kota (28 Agustus).
Dari 34 Kab/Kota yang menerapkan PPKM Level 4 di luar Jawa - Bali pada PPKM saat ini (24 Agustus s/d 6 September), terjadi perbaikan level asesmen yaitu ada 3 Kab/Kota yang mengalami perbaikan (penurunan tingkat asesmen) dari Level TK-4 menjadi Level TK-3, yaitu Kota Palembang (Sumatera Selatan), Kab. Batanghari (Jambi), dan Kab. Sumba Timur (NTT). Sedangkan, 31 Kab/Kota lainnya masih dalam Level Asesmen 4, namun sejumlah indikator penanganan Covid-19 (Kasus Konfirmasi, Kesembuhan, Kematian, Positivity Rate, BOR) telah menunjukkan perbaikan.
Airlangga kemarin juga menjelaskan, update realisasi Program Jaring Pengaman Sosial. Dia menyebut, program Bantuan Beras Bulog (10 Kg/Keluarga) untuk 2021 sudah seluruhnya tersalurkan sesuai target kepada 28,8 juta keluarga.
Lalu, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 1 Juta per pekerja, sudah masuk pada selesainya sproses DIPA BSU sejumlah Rp8,78 triliun, dan telah dicarikan kepada 2,09 juta pekerja. Untuk Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) per 11 Agustus 2021 sudah terealisasi sebanyak Rp 14,21 triliun untuk 11,84 juta pelaku usaha mikro (92,52% dari total anggaran Rp15,36 triliun). Untuk Program Kartu Prakerja yang sudah mulai membuka Batch 19.
"Untuk realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sampai dengan 27 Agustus 2021 sudah mencapai Rp 340,84 triliun atau 45,8% dari pagu Rp 744,77 triliun. Progres yang signifikan terjadi pada klaster Perlindungan Sosial dan Kesehatan," ujar Airlangga. Anggaran Perlinsos sudah terealisasi Rp 102,69 triliun atau 55% dari pagu Rp 186,64 triliun. Kesehatan sudah terealisasi Rp 80,48 triliun atau 37,4% dari pagu Rp 214,96 triliun.
Baca Juga: Pembentukan Satgas Protokol Kesehatan dinilai akan buat masyarakat bingung
Sementara, Program Prioritas terealisasi 44,9% dari Rp 117,94 triliun yaitu sebesar Rp 52,90 triliun. Efek dukungan UMKM dan Korporasi mencapai realisasi Rp 48,02 triliun atau 29,6% dari Rp 162,40 triliun. Insentif Usaha dari pagu sebesar Rp 62,83 triliun sudah terealisasi 90,3% yakni Rp 56,76 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
