PPKGBK Ajukan Eksekusi Pengosongan Hotel Sultan ke PN Jakarta Pusat

Kamis, 19 Februari 2026 / 07:01 WIB

ILUSTRASI. Pemasangan Spanduk Aset Negara di Hotel Sultan (TRIBUNNEWS/JEPRIMA)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) resmi menempuh langkah hukum lanjutan untuk mengambil alih aset Blok 15 GBK.

Kuasa hukum PPKGBK telah mengajukan Surat Permohonan Tindak Lanjut Eksekusi Hotel Sultan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (18/2/2026).

Langkah ini diambil setelah PT Indobuildco dinilai mengabaikan tenggat waktu delapan hari yang diberikan melalui aanmaning (teguran) pada 9 Februari 2026.

Hingga batas waktu berakhir pada 17 Februari, pengelola Hotel Sultan disebut tidak menunjukkan itikad baik untuk menyerahkan aset secara sukarela.

Kuasa Hukum Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan PPKGBK Kharis Sucipto menegaskan, negara tidak akan memberikan toleransi terhadap upaya yang dinilai hanya untuk mengulur waktu.

Menurutnya, aset seluas 13 hektare tersebut telah dikuasai tanpa hak sejak Maret dan April 2023.

“Hingga detik terakhir tenggat waktu 17 Februari kemarin, tidak ada respons maupun upaya penyerahan aset secara sukarela dari PT Indobuildco. Hal ini menegaskan ketiadaan itikad baik untuk mematuhi hukum. Oleh karena itu, hari ini kami meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk segera melakukan konstatering dan menerbitkan Perintah Eksekusi Pengosongan,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Kharis juga menegaskan bahwa berbagai dalih hukum, termasuk gugatan baru yang diajukan PT Indobuildco, tidak dapat menunda pelaksanaan putusan perdata Nomor 208/Pdt.G/2025 yang bersifat serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad).

Ia menekankan bahwa supremasi hukum tidak boleh dikalahkan oleh strategi litigasi berulang.

Meski menempuh jalur eksekusi paksa, PPKGBK memastikan tetap memperhatikan nasib karyawan, vendor, dan penyewa di kawasan tersebut.

Posko Pelayanan Alih Kelola Blok 15 GBK disebut tetap dibuka guna menjamin proses transisi berjalan secara tertib dan humanis selama masa peralihan manajemen.

Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi Afif Kusumo, mengimbau seluruh pihak terdampak untuk tetap tenang.

Pemerintah berencana merevitalisasi kawasan Blok 15 GBK menjadi ruang terbuka hijau yang lebih inklusif dan terintegrasi dengan akses transportasi publik, termasuk stasiun MRT.

“Negara hadir bukan untuk mematikan usaha, melainkan untuk menata ulang pengelolaan aset ini agar lebih profesional, transparan, dan bermanfaat bagi publik. Kami mengundang Anda untuk berkoordinasi melalui Posko Layanan yang telah tersedia guna memastikan keberlanjutan masa depan Anda di bawah manajemen negara yang sah,” pungkasnya.