Sumber: KONTAN | Editor: Hendra Gunawan
BANDUNG. Pemerintah memperkirakan, potential loss alias potensi kerugian ekonomi akibat gempa berkekuatan 7,3 skala Richter yang mengguncang wilayah Jawa Barat dan sekitarnya tidak terlalu besar. Sebab, kerusakan infrastruktur dasar publik, seperti jalan dan jembatan, minim.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menunjukkan bukti, masyarakat tetap bisa melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari mereka. Jadi, "Tidak seberat bencana gempa-gempa sebelumnya, seperti di Yogyakarta, Aceh, Pangandaran, dan Bengkulu," katanya, Rabu (9/9).
Sayang, Paskah belum mau mengungkap hasil penghitungan sementara, baik kerugian kerusakan rumah dan bangunan, maupun potensi kerugian ekonomi. Alasannya, Bappenas masih terus melakukan penilaian.
Cuma, Kabupaten Tasikmalaya sudah mengajukan angka kerugian, yakni sebesar Rp 322,78 miliar. Tapi, "Ini merupakan hasil penilaian sementara dengan melihat kerusakan rumah dan bangunan," ujar Wakil Bupati Tasikmalaya Edy Hidayat.
Paskah bilang, Pemerintah akan segera melakukan penangan setelah gempa secara bertahap. Termasuk, membangun kembali berbagai fasilitas umum yang rusak, semisal sekolah, tempat ibadah, dan Puskesmas. "Yang segera juga harus ditangani adalah bagaimana memulihkan trauma dan tekanan psikologis masyarakat," kata dia.
Saat ini, Pemerintah masih melaksanakan proses tanggap darurat yang berakhir pada 16 September 2009 nanti. Setelah itu, Pemerintah akan melakukan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan selesai pada Januari atau Februari tahun depan.
Dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki rumah dan bangunan yang hancur, rusak berat sampai ringan mencapai Rp 1,5 triliun. Pemerintah pusat akan menanggung sekitar 80% dari total dana rehabilitasi dan rekonstruksi setelah gempa. Sisanya, sebesar 20% ditanggung renteng pemerintah daerah (pemda).
Hanya tampaknya, Pusat tidak bisa berharap banyak pada daerah. Pasalnya, kocek penanggulangan bencana mereka tidak seberapa. Contoh, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tinggal tersisa Rp 90 miliar, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya cuma Rp 4 miliar, Garut Rp 2,5 miliar, Ciamis Rp 1,5 miliar, dan kabupaten Bandung Rp 10 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
