kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Potensi ekonomi makin besar, Indef: Kementerian Ekonomi Digital makin perlu


Senin, 07 Oktober 2019 / 16:33 WIB
Potensi ekonomi makin besar, Indef: Kementerian Ekonomi Digital makin perlu
ILUSTRASI. Ilustrasi Keuangan Digital


Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia kian pesat dan bertambah besar. Kebijakan dan strategi yang tepat dari pemerintah dan otoritas terkait diperlukan untuk mengembangkan sektor ini menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi yang kuat. 

Dalam data pertumbuhan ekonomi digital Asia Tenggara yang baru dirilis oleh Google, Temasek dan Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia hampir menyentuh US$ 40 miliar pada tahun 2019 atau tumbuh lima kali lipat dari US$ pada 2015 lalu.

Baca Juga: BI siapkan kebijakan strategis untuk dorong pertumbuhan ekonomi digital

Riset tersebut juga memproyeksi nilai ekonomi digital Indonesia akan terus tumbuh kencang hingga menyentuh US$ 133 miliar pada 2025 atau lebih tinggi dari prediksi tahun sebelumnya. 

Senada, Peneliti Centre of Innovation and Digital Economy INDEF Nailul Huda juga memproyeksi nilai ekonomi digital Indonesia akan menyentuh US$ 102 miliar atau sekitar Rp 1.447 triliun pada 2024. Angka tersebut setara dengan kurang lebih 6,4% PDB Indonesia.

“Oleh karena itu, pemerintah butuh untuk membuat pengaturan ekonomi digital yang sifatnya satu pintu agar lebih terarah dalam mengatur dan mengembangkan ekonomi digital ke depan,” tutur Huda kepada Kontan.co.id, Senin (7/10). 

Wacana Presiden Joko Widodo membentuk Kementerian Ekonomi Digital dalam periode kedua nanti dinilai tepat dan perlu untuk menghadapi peluang sekaligus tantangan pertumbuhan ekonomi digital yang makin pesat di dalam negeri. 

Baca Juga: Tembus US$ 40 miliar, ekonomi digital Indonesia terbesar di ASEAN

Indef memandang, pemerintah memerlukan entitas tunggal yang memiliki otoritas untuk membuat kebijakan strategis dan mengatur sektor ini secara rinci.




TERBARU

[X]
×