Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
KOLAKA. Terkuaknya pelanggaran anggota babinsa di Jakarta Pusat yang melakukan pendataan kepada warga terkait pelaksanaan pemilihan presiden ditindaklanjuti pula oleh aparat di jajaran TNI dan Polri wilayah Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Melalui apel gabungan di pelataran kompleks rumah adat Kolaka, Kepala Polres Kolaka AKBP Andi Anugrah menegaskan pentingnya netralitas di tubuh Polri terkait pilpres mendatang.
“Sesuai dengan rencana pengamanan yang disusun itu, ada yang kita bentuk tim pemantau netralitas TNI dan Polri. Jadi, tim ini dibentuk berdasarkan koordinasi antara Polres Kolaka dan Kodim Kolaka. Mulai kita bentuk bulan Oktober 2013 lalu saat pilbub di daerah ini,” kata AKBP Andi Anugrah, Senin (9/6).
Dia pun bakal menerapkan sanksi terberat kepada personel Polres Kolaka dan Kolaka Timur yang terbukti tidak netral dalam pilpres ini. “Itu nanti tergantung dalam hasil sidang kode etik,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Komandan Kodim 1412 Kolaka juga menjelaskan, netralnya anggota TNI dalam pilpres sudah menjadi tugas utama untuk dijaga. Sebab, jika hal itu terjadi, maka akan mencederai satuan TNI itu sendiri. “Itu sudah menjadi benang merah yang harus dijaga,” cetus Letkol Inf Hartono.
Dia juga menjelaskan bahwa untuk memantau kinerja anggotanya yang berada di daerah pelosok, setiap babinsa diharuskan membuat laporan secara rutin. “Saya tekankan kepada danramil setiap hari Senin kembali sampaikan kepada babinsa untuk tetap netral. Jangan sampai ada isu yang berkembang seperti yang terjadi di sejumlah daerah,” tekannya.
Di polres dan kodim terdapat ratusan prajurit yang terdiri dari anggota polres dan kodim. Namun di sisi lain, jajaran polres dan kodim harus bekerja keras untuk memantau netralitas anggotanya. Sebab, di Kolaka dan Kolaka Utara terdapat sejumlah wilayah pedalaman yang sulit dijangkau. Contohnya Desa Uluiwoi dan Mataosu. (Suparman Sultan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
