kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

PKS, PKB, dan PDI-P Resmi Dukung Hak Angket


Selasa, 05 Maret 2024 / 16:20 WIB
PKS, PKB, dan PDI-P Resmi Dukung Hak Angket
ILUSTRASI. Fraksi PKS, PKB, dan PDI-P sudah mengajukan hak angket pada Sidang Paripurna DPR. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.


Reporter: Aurelie Lucretie | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Temui massa aksi unjuk rasa di Depan Gedung DPR - MRP RI, Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syahrul Aidi Maazat buka-bukaan soal pengusahaan Hak Angket di DPR.

Menurut keterangan Syahrul, Fraksi PKS, PKB, dan PDI-P sudah mengajukan hak angket pada Sidang Paripurna DPR. 

"Fraksi PKS mengajukan hak angket untuk mengawasi jalannya Pemilu 2024 ini, begitu juga diikuti dengan PKB, begitu juga diikuti oleh Fraksi PDI-Perjuangan," ujar Syahrul, Selasa (5/3). 

Baca Juga: Pro Kontra Hak Angket Pemilu Mencuat di Rapat Paripurna DPR

Syahrul menyatakan bahwa pengajuan hak angket merupakan perwujudan konstitusi. Baginya, hak angket telah disetujui sejak pembuatan konstitusi sehingga sikap segelintir parpol-parpol yang menolak hak angket perlu dipertanyakan. 

Terkait 2 parpol kubu 01 dan 03 lainnya yaitu Partai Nasdem dan PPP, ia berharap kedua parpol tersebut segera menentukan sikap yang selaras dengan ketiga parpol yang sudah mengajukan angket. 

"Partai yang sekarang berkoalisi, kalau memiliki hati nurani, ketika melihat kecurangan, jangan takut untuk digulirkannya angket," tegas Syahrul.  

Baca Juga: Massa Gelar Aksi di DPR Tuntut Hak Angket Kecurangan Pemilu

Syahrul menyatakan partai koalisi akan setuju dengan angket. 

"Secara umum, mereka pasti juga setuju karena mereka juga merasakan bahwasanya banyak sekali kecurangan, banyak sekali indikasi ketidakjujuran dalam pelaksanaan Pemilu, 14 Februari 2024," terangnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×