Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Sampai saat ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memiliki sikap resmi menghadapi rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diembuskan pemerintah. Namun begitu, PKS akan mengeluarkan sikap pekan ini setelah ada keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.
Hidayat Nur Wahid, ketua Fraksi PKS di DPR RI menyebutkan, selain memutuskan sikap atas rencana kenaikan BBM oleh pemerintah, PKS juga akan menyikapi skema kompensasi yang akan diajukan oleh pemerintah ke DPR.
"Nanti tiba waktunya (diumumkan), apakah Partai langsung ataukah fraksi yang merupakan kepanjangan partai, bagaimana sikap PKS apakah menerima atau tidak," terang Hidayat.
Hidayat membantah, PKS sengaja tidak ikut rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) dalam pembahasan rencana kenaikan BBM sebelumnya pada 30 April 2013. Saat itu seluruh Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai PKS sedang berada di Istanbul, Turki.
Kepergian itu dalam rangka pertemuan dengan banyak kader PKS di luar negeri. PKS sebetulnya sudah menugaskan seorang kadernya untuk menghadiri rapat Setgab. "Tapi kemudian kawan kita itu terserang diare, dalam perjalanan dan terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit," terang Hidayat menjelaskan.
Hidayat sendiri memastikan, memang saat ini ada undangan kepada PKS dalam pembahasan rencana kenaikan BBM. Namun Hidayat menolak membeberkan siapa yang mengundang serta kapan pertemuan berlangsung. "Tapi yang pasti semuanya akan clear dalam minggu ini," tegas Hidayat.
Sebagaimana diketahui, realisasi kebijakan kenaikan harga BBM sudah semakin dekat. Menko Kesra Agung Laksono telah menjelaskan sejumlah skema kompensasi atas kenaikan BBM. Mulai dari Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BSLM), penyaluran Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
