PIP Kemenkeu Catat Pinjaman Berbasis Syariah Dominasi Pembiayaan Ultra Mikro

Reporter: Maria Gelvina Maysha | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembiayaan berbasis syariah mendominasi dalam pembiayaan Ultra Mikro yang disalurkan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan. Direktur Utama PIP Ismed Saputra menyampaikan sejak tahun 2017 hingga 2023, terhitung pembiayaan syariah menempati proporsi 57% dari total pembiayaan, dibandingkan dengan konvensional.

Ismed menyebut hal ini terjadi karena memang banyak Lembaga Keuangan Mikro yang menganut prinsip syariah. Apalagi, sudah ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

“Sekarang mungkin kan itu trennya masyarakat, apalagi sejak adanya komite nasional ekonomi syariah, terus setiap provinsi dibikin komite ekonomi syariah,” ujar dia di Jakarta, Jumat (16/6).

Tidak hanya itu, menurutnya kesadaran masyarakat terhadap produk syariah memang semakin meningkat sehingga besarnya proporsi pinjaman jenis ini disebabkan karena pilihan debitur itu sendiri.

Baca Juga: Ekonom Ramal BI Akan Tahan Suku Bunga Acuan dalam Pertemuan Juni 2023

“Sebenarnya fenomena ini bukan kita yang ngarahin, memang permintaannya di situ. Kita menyediakan syariah ada, konvensional ada,” kata dia.

Di sisi lain, Papua menjadi wilayah yang menerima penyaluran pembiayaan Ultra Mikro paling rendah. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan mencatat sejak 2017 hingga 2022, pembiayaan yang disalurkan untuk daerah tersebut hanya mencapai Rp 740 juta dan menjangkau 175 debitur.

Sebaran jumlah penduduk dan minimnya Lembaga Keuangan Non Bank (LKBB) di sana menjadi faktor penyebab kecilnya angka penyaluran ini.

“Memang, karena kita saat ini menyalurkan masih melalui lembaga keuangan non bank. Kalaupun ada, di Papua paling banyak koperasi,” ujar Ismed.

Meskipun ada koperasi, Ismed menyebut PIP masih harus memastikan assesment dari lembaga tersebut.

Untuk mengatasi ini, ia menyampaikan ke depannya PIP bakal meminta LKBB yang sudah ada supaya memperluas cabang di wilayah tersebut.

Baca Juga: Ekonom: Defisit Transaksi Berjalan Bisa Jadi Pertanda Roda Ekonomi Berputar

“Ke depan, kita perbaiki aturan agar yang belum terakses itu bisa kesentuh,” kata dia.

Untuk diketahui, pembiayaan tertinggi disalurkan di pulau Jawa sebesar Rp 16,57 triliun kepada 398.065 debitur, diikuti Sumatera, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau sebesar Rp 447,26 miliar dengan 95.812 debitur, dan penyaluran tinggi ketiga ada di Sulawesi sebesar Rp 144,30 miliar dengan 34.602 debitur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News