Reporter: Uji Agung Santosa | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta presiden terpilih Jokowi untuk membentuk Kementrian Perdesaan untuk melaksanakan Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
Menurut Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit Mansuetus Darto, desa-desa kebun, desa adat, desa-desa penghasil pangan serta desa-desa dalam kawasan hutan dan pesisir membutuhkan payung institusi negara. Hal itu untuk melindungi desa-desa itu dari ancaman perusahaan-perusahaan skala besar dan perusahaan multinasional.
Selama ini fungsi pelindung itu ada di kementrian dalam negri untuk urusan perdesaan namun dalam implementasinya lebih banyak bersifat proyek eksploitasi desa yang mendukung perusahaan itu. Permintaan ini sebagai respon dari rencana presiden terpilih Joko Widodo- Jusuf Kalla yang berniat menambah tiga kementrian baru yakni kementrian pendidikan dasar dan menengah, kementrian pendidikan tinggi, riset dan teknologi dan kementrian Agraria.
SPKS melihat, jika persoalan ditingkat desa diakomodir oleh kementrian Agraria masih bersifat parsial karena kewenangan desa masih di kementrian dalam negri dan sebagian kementrian pertanian yang lebih banyak menempatkan desa sebagai obyek pertanian. Akan sangat berbeda jika ada kementrian khusus yang menangani bidang desa.
Disamping itu, urusan desa tidak hanya terkait dengan persoalan agraria, ada juga persoalan lain sosial ekonomi budaya dan politik yang harus dihormati. "Isu desa jangan dianggap remeh, karena rakyat dan penyedia makanan itu ada di desa," katanya dalam siaran pers yang diterima KONTAN, Senin (15/9).
Pakar desa dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Sutoro Eko menambahkan, ada ribuan desa tidak berdaulat di wilayah hutan dan kebun. Mereka harus dibebaskan dari wilayah perkebunan dan hutan agar berdaulat.
Kementerian khusus desa diharapkan akan membuat rakyat pekebun lebih kuat, baik dari sisi produktivitas, financing dan pemotongan mata rantai pasar yang bikin biaya tinggi. Dengan pembentukan kementrian Perdesaan, maka Pemerintahan Jokowi akan lebih kuat dan mengakar di desa, sehingga dukungan itu mampu melengkapi dukungan partai koalisi yang lemah di DPR. "Ini keuntungan politiknya bagi Jokowi," kata Darto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
