Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Badan Anggaran (banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi pemerintah ke depannya. Mulai dari sektor manufaktur hingga mengakselerasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Tantangan tersebut di antaranya, pertumbuhan sektor pertanian yang hanya 0,34% pada kuartal I 2023. Padahal sektor pertanian merupakan bagian dari sektor primer Indonesia untuk memperkuat kemandirian pangan.
Menurutnya, sejak tiga tahun terakhir pemerintah telah menggelontorkan anggaran ketahanan pangan yang terus meningkat seperti pembangunan bendungan, perbaikan jaringan irigasi, subsidi pupuk dan lainnya. Dia berharap, dengan berbagai upaya tersebut sektor pertanian dapat tumbuh lebih geliat lagi.
Baca Juga: Terus Melaju, Penyaluran Kredit Investasi Perbankan Mengalir Deras
Selain itu, Said mengatakan pemerintah perlu memacu sektor manufaktur. Meski manufaktur tumbuh di level 4,4% pada kuartal I 2023, namun lebih rendah dari tahun lalu yang sebesar 4,9%.
“Padahal manufaktur penting untuk melihat dampak lebih jauh dari kebijakan hilirisasi yang terus digelorakan oleh Presiden Jokowi. Agenda strategis ini harus menjadi perhatian kita bersama, mengingat akan memberikan nilai tambah yang besar terhadap ekonomi dan lapangan kerja,” kata Said dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/5).
Pemerintah juga perlu memerhatikan program perlindungan sosial yang sudah dijalankan hingga saat ini. Menurutnya, Pemerintah perlu terus menyempurnakan basis data penerima keseluruhan program perlindungan sosial, agar tepat waktu dan tepat sasaran.
Sehingga program perlinsos ke depannya bisa memiliki peran optimal untuk melindungi rumah tangga miskin dari guncangan ekonomi seperti inflasi, maupun untuk me-leverage ekonomi mereka lebih baik.
Baca Juga: Ekonom Ini Bilang Target Makroekonomi 2024 Terlalu Optimistis
Said mengingatkan agar Pemerintah terus mengakselerasi seluruh pembangunan infrastruktur, khususnya proyek Ibukota Negara Nusantara.
Sebab selain menjadi mandat undang undang, hal ini akan menjadi tonggak penting bagi perubahan kultur kerja pemerintah pusat di IKN, sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi.
“Porsi terbesar pembiayaan IKN adalah melalui skema KPBU, oleh sebab itu identifikasi aset-aset pemerintah yang masuk skema KPBU harus segera dijalankan,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
