Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai mengkaji rancangan Omnibus Law untuk menyederhanakan proses perizinan dalam rangka percepatan investasi di dalam negeri.
Omnibus Law merupakan aturan perundangan yang dapat mengamandemen beberapa Undang-Undang (UU) sekaligus. Pemerintah rencananya bakal mengamandemen setidaknya 72 UU yang memiliki pasal dan ketentuan terkait perizinan dan dituangkan ke dalam Omnibus Law.
Baca Juga: Pusat kajian hukum dan antikorupsi akan lakukan judical review UU KPK yang baru
Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah perlu melakukan penataan kewenangan sebelum membenahi pasal-pasal perizinan dalam UU melalui Omnibus Law.
“Untuk awal, kita lakukan penataan kewenangan dulu. Bagaimana posisi presiden sebagai penyelenggara kekuasaan tertinggi, kewenangan menteri dan kepala lembaga, sampai pada kewenangan kepala daerah seperti apa,” tutur Susiwijono dalam konferensi pers, Selasa (17/9).
Staf Ahli bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dah Keamanan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Elen Setiadi menambahkan, penataan kewenangan menjadi langkah yang sangat penting dalam mereformasi ekosistem perizinan.
Tanpa penataan kewenangan yang jelas, implementasi Omnibus Law bisa jadi tidak efektif, layaknya pengalaman implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).
Baca Juga: Omnibus Law cakup perubahan aturan perizinan di tingkat daerah
“Seluruh persoalan perizinan ini muaranya kewenangan yang selalu dianggap tumpang tindih dan tidak sinkron antara pemerintah pusat-- presiden, menteri, kepala lembaga—dengan pemerintah daerah,” tutur Elen pada kesempatan yang sama.
Kewenangan tersebut, lanjut Elen, tidak salah lantaran memang ada UU yang memberikan wewenang pada masing-masing pihak. Oleh karena itu, saat ini pemerintah berharap dapat mendudukan kembali permasalahan wewenang dengan mengevaluasi beberapa UU.
Pertama, pemerintah akan mengevaluasi dan mengubah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Elen mengatakan, setidaknya ada sekitar 10-12 pasal yang teridentifikasi untuk diubah, di samping adanya penambahan pasal baru.
Baca Juga: Begini strategi pemerintah menggenjot penerimaan pajak via ekonomi digital
Kedua, pemerintah juga akan merevisi UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
“UU itu juga harus dievaluasi karena berkaitan proses perizinan, pengenaan sanksi, pengenaan diskresi, sehingga ditegaskan lagi agar tidak menimbulkan interpretasi,” terang Elen.
Namun demikian, Kemenko Perekonomian belum dapat menyebut pasal-pasal apa saja secara spesifik yang akan direvisi dalam kedua UU tersebut.
Susiwijono menegaskan, pemerintah masih akan mendalami masalah penataan kewenangan ini hingga menghasilkan keputusan yang dapat disepakati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
