Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Rizki Caturini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2017 tercatat mencapai 5,06% dibandingkan periode kuartal III-2016 yang sekitar 5,02%. Angka ini masih kecil dibandingkan negara ASEAN lainnya. Sebut saja, pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 7,46% atau tertinggi sejak tujuh tahun terakhir, Filipina yang tumbuh 6,9%, dan China yang tumbuh 6,8%.
Melihat hal ini, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), Hendri Saparini mengatakan, bpertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan tidak mencapai level 5,1%. Ia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018 berada di level 5,1%-5,2% dengan tingkat inflasi 3,5% dan nilai tukar berada di level Rp 13.500 per dolar AS.
Hal ini disebabkan oleh konsumsi rumah tangga yang berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami pelemahan pada laporan kuartal III-2017. "Jadi yang terpenting kita tidak mendebat ada perlambatan pertumbuhan konsumsi. Yang terpenting bagaimana menciptakan kebijakan yang bisa meningkatkan konsumsi masyarakat. Itu yang perlu untuk dilakukan," kata Hendri di Hotel JS Luwansa, Selasa (28/11).
Ia melihat, diperlukan inovasi kebijakan yang bisa menyelaraskan antara pembangunan infrastruktur yang padat modal dan padat karya. Selain itu, perlu inovasi kebijakan pembiayaan agar pembangunan infrastruktur bisa berjalan dan mendukung pertumbuhan ekonomi
Adapun 2018 yang harus dilakukan adalah inovasi kebijakan dan strategi dalam hal pajak. Kebijakan Indonesia dinilai belum optimal karena semata untuk meningkatkan penerimaan. “Belum bisa mendorong agenda pemerintah yang lain. Misalnya penetapan pajak untuk pendidikan, pajak buku, pajak kertas itu tidak mendorong untuk meningkatkan pendidikan,” jelasnya.
Hal lainnya, perlu adanya sharing beban pajak. Misalnya, banyak di sektor pertambangan, atau sawit yang tidak punya NPWP dan masukkan SPT.
Kedua, stabilitas moneter dan inovasi pembiayaan menjadi kunci. “Jumlah pelaku usaha kita lebih dari 50 juta. Yang UKM mereka butuh pembiayaan, sementara kita punya kemampuan untuk bisa sharing pembiayaan kelompok bawah. Tapi kita nggak punya media, nggak punya data untuk UKM,” ujar dia.
Ketiga, perlu inovasi dalam hal koordinasi. Seperti diketahui, Indonesia akan mengadakan Asean Games di mana Indonesia menggelontorkan dana lebih dari Rp 30 triliun. “Pertanyaannya, bisnis apa yang sedang diciptakan pemerintah oleh Asean Games. Nah ini siapa yang sinkronkan ini? Jepang baru olimpiade 2020, tapi sosialisasi ke masyarakat sampai oleh-oleh dengan gambar olimpiade sudah dibuat dari 2012,” jelasnya.
Tujuannya agar pemerintah memang mengeluarkan anggaran untuk perhelatan tadi, tapi tidak jadi cost. “Tapi investasi yang return-nya akan dinikmati oleh masyarakat. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di Palembang,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
