Perkuat Ekosistem Data KEK, Pemerintah Teken MoU Bersama BPS dan HKI

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah terus memperkuat ekosistem data nasional melalui kolaborasi lintas lembaga guna memastikan ketersediaan data statistik yang kredibel, terukur, dan bermanfaat untuk pengambilan kebijakan pembangunan. 

Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengenai penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik terkait Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rizal Edwin Manansang, Plt. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Moh. Edy Mahmud, dan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Ahmad Ma’ruf Maulana. 

Baca Juga: Investasi KEK pada Kuartal I-2025 Tembus Rp 17,5 Triliun

Prosesi penandatanganan tersebut disaksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

“Kolaborasi antar lembaga dalam membangun sistem data yang modern dan kredibel adalah fondasi penting bagi kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” tegas Airlangga saat menyaksikan penandatanganan MoU di Jakarta, Senin (21/07).

Hingga akhir tahun 2024, KEK mencatatkan kinerja yang signifikan dengan realisasi investasi kumulatif mencapai Rp 263,4 triliun, penyerapan tenaga kerja sebanyak 160.874 orang, serta nilai ekspor yang tercatat sebesar Rp 61,71 triliun. 

Selain itu, jumlah pelaku usaha yang beroperasi di dalam kawasan mencapai 403 perusahaan. Pada kuartal I tahun 2025, investasi KEK telah mencapai Rp 17,5 triliun, melampaui capaian triwulan I tahun sebelumnya. 

Baca Juga: Prabowo Panggil Menteri-Menteri Bahas KEK hingga RAPBN 2026

Aktivitas produksi dan penciptaan nilai tambah di sektor-sektor seperti manufaktur, pariwisata, kesehatan, dan digital menjadi tumpuan penting pertumbuhan ekonomi. 

Saat ini, data investasi telah terintegrasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Kementerian Investasi/BKPM, sementara data ekspor dicatat melalui sistem PPKEK yang difasilitasi oleh DJBC dan LNSW Kementerian Keuangan.

Selanjutnya: Saham MBMA Tergelincir 9,48% pada 22 Juli, Nilai Transaksi Tembus Rp 257 Miliar

Menarik Dibaca: Dukungan MSIG di Balik MSIG Serenity Cup, Perkuat Fondasi Sepak Bola Wanita

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News