Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
Keempat, rapat kabinet tak hanya dihadiri oleh Menteri. Namun, bisa menyertakan Gubernur bank sentral, OJK, serta LPS untuk mendapat pandangan danp ertimbangan sesuai dengan tugas dan kewenangan mereka.
Terakhir, rapat kabinet juga bisa menyertakan lembaga penegak hukum atau Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Pembangunan untuk membantu terjaganya tata kelol ayang baik dalam pelaksanaan program PEN.
Baca Juga: Kementerian Desa dorong gerakan maskerisasi di desa
Sementara di pasal 26B, pemerintah mengatur kalah penempatan dana dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan sebelum PP ini mulai berlaku, merupakan bagian dari program PEN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
