Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan pada tahun 2014 mendatang, sektor yang paling rawan terjadinya korupsi adalah sektor perbankan.
Pasalnya, tahun 2014 yang merupakan tahun politik perbankan akan menjadi sasaran lahan basah korupsi karena proses politik membutuhkan biaya yang tinggi.
"Secara umum kan diketahui bahwa proses politik itu high cost. Diketahui juga bahwa sistem keuangan di partai itu bukan hanya tidak transparan, tapi juga belum akuntabel. kata Bambang kepada wartawan usai acara diskusi di kantor Transparency Internasional (TI) Indonesia, Selasa (3/12).
Lebih lanjut Bambang memaparkan, untuk menjalankan proses politik tersebut tentunya partai politik membutuhkan uang. Menurutnya, yang paling memungkinkan dilakukan partai politik tersebut adalah dengan mengumpulkan uang dari para kader.
"Tapi kalau hanya ngumpulin kader saja, apa iya cukup? Untuk partai-partai yang bisa membangun konsolidasi kadernya dengan baik itu tidak ada masalah. Tetapi partai lainnya kan menjadi soal," imbuhnya.
Bambang bilang, hal tersebut bercermin dari pengalaman, di mana perbankan menjadi salah satu sektor yang selalu berkaitan di tiga kali siklus korupsi dalam Pemilihan Umum (Pemilu).
Dia mencontohkan, sebelum Pemilu 1999 terjadi kasus penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kemudian kasus Bank BNI 46 di tahun 2004 dan kasus pemberian dana talangan (bail out) Bank Century di tahun 2008.
"Kalau bayangan saya sih sektor perbankan itu kan kapitalisasi uangnya besar. Itu yang disebut cash and carry-nya jelas," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
