Per 20 Agustus 2021, penyerapan anggaran program PEN baru 43,9%

Rabu, 25 Agustus 2021 / 19:04 WIB

ILUSTRASI. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, per 20 Agustus 2021, realisasi anggaran program PEN mencapai 43,9% dari target.

Reporter: Bidara Pink | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hingga 20 Agustus 2021, pemerintah sudah menyalurkan Rp 326,74 triliun anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, jumlah tersebut baru mencapai 43,9% dari total pagu anggaran PEN 2021 yang sebesar Rp 755,77 triliun.

“Untuk program PEN hingga 20 Agustus 2021, progres signifikan pada kluster perlindungan sosial dan kesehatan,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa daring, Senin (25/8).

Suahasil kemudian memerinci, program perlindungan kesehatan per 20 Agustus 2021 mencatat realisasi sebesar Rp 77,18 triliun atau 35,9% dari pagu anggaran yang sebesar Rp 214,96 triliun.

Dari kucuran dana untuk program kesehatan ini, manfaat yang didapat adalah penggunaan untuk RS darurat Asrama Haji Pondok Gede, pembagian paket obat untuk masyarakat, biaya perawatan untuk 426.940 pasien.

Selain itu, untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) untuk 861.900 tenaga kesehatan (nakes) dan santunan kematian untuk 278 nakes. Anggaran juga dipakai untuk pengadaan 81,42 juta dosis vaksin dan bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang.

Kemudian, realisasi program perlindungan sosial mencapai Rp 99,33 triliun atau 53,2% dari pagu anggaran yang sebesar Rp 186,64 triliun. Manfaat dari program perlindungan sosial dirasakan lewat Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan kartu sembako untuk 16,1 juta KPM.

Kemudian bantuan sosial tunai (BST) untuk 10 juta KPM dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 5,51 juta KPM, kartu pra kerja untuk 2,82 juta orang.

Pemerintah juga memberi bantuan kuota internet untuk 35,95 juta penerima, subsidi listrik untuk 32,6 juta penerima, bantuan sosial upah (BSU) untuk 2,09 juta pekerja, dan bantuan beras untuk 28,8 juta KPM.

Lebih lanjut, pemerintah memberikan dukungan bagi UMKM dan korporasi. Realisasi anggarannya tercatat Rp 48,02 triliun atau baru mencapai 29,6% dari pagu anggaran yang sebesar RP 162,40 triliun.

Kucuran dana di program tersebut ditujukan bagi bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) 11,84 juta usaha, IJP UMKM untuk 2,04 juta UMKM, IJP korporasi untuk 26 korporasi, penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp 417,57 triliun kepada 5,31 juta debitur, serta subsidi bunga KUR dan non KUR untuk 4,47 juta debitur.

Realisasi anggaran program prioritas tercatat Rp 50,25 triliun atau 42,6% dari pagu anggaran yang sebesar Rp 117,94 triliun.

Kemudian, untuk ketahanan pangan antara lain pembangunan bendungan dan food estate, serta fasilitas pinjaman daerah Rp 10 triliun lewat PT SMI.

Terakhir, program PEN juga ditujukan bagi dunia usaha. Program insentif dunia usaha mencatat realisasi Rp 51,97 triliun atau sudah mencapai 82,7% dari pagu yang sebesar Rp 62,83 triliun.

Ini digunakan untuk PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk 76.025 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP untuk 125.198 UMKM, pembebasan PPh 22 Impor untuk 9.305 wajib pajak (WP), pengurangan angsuran PPh 25 untuk 56.858 WP.

Kemudian, pengembalian pendahuluan PPN untuk 1.995 WP, penurunan tarif PPh Badan manfaat untuk seluruh WP, PPN DTP properti bagi 574 penjual untuk 7.069 pembeli, dan PPnBM mobil bagi 6 penjual untuk 89.050 unit.