Reporter: Bidara Pink | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk tahun 2022, dengan asumsi masih ada Covid-19 di tahun depan dan antisipasi dampak negatifnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran Rp 321,2 triliun untuk program PEN di tahun 2022.
“Monitoring dan evaluasi program PEN 2022 tersebut akan difokuskan untuk penanganan kesehatan dan perlindungan masyarakat,” ujar bendahara negara dalam Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (25/8).
Sri Mulyani merinci, program PEN nantinya akan mencakup bidang kesehatan dengan anggaran sebesar Rp 77,05 triliun.
Baca Juga: Pemerintah tambah pembiayaan investasi Rp 32,9 triliun dari dana PEN dan SAL
Anggaran tersebut dialokasikan untuk testing, tracing, dan treatment sebesar Rp 4,5 triliun. Kemudian untuk perawatan pasien Covid-19 sebesar Rp 14,9 triliun, sebanyak 250.000 pasien dengan cost sharing BPJS.
Sebanyak Rp 1 triliun untuk 4 juta paket obat Covid-19. Pemerintah juga tetap menganggarkan insentif tenaga kesehatan selama 12 bulan sebesar Rp 6,4 trilin.
Anggaran kesehatan juga mencakup pengadaan vaksinasi sebesar Rp 38,44 triliun bagi 189 juta penduduk atau 70% dari total penduduk Indonesia. Sisanya, sebanyak 27 juta orang bisa melakukan vaksinasi mandiri.
Selain itu, pemerintah juga bersiap-siap dengan anggaran antisipasi kesehatan lainnya sebesar Rp 6,5 triliun.
Sri Mulyani bilang, ini untuk mengantisipasi adanya kasus baru atau lonjakan hasus harian.
Sementara itu, pemerintah juga menganggarkan Rp 126,54 triliun untuk program perlindungan masyarakat. Dalam hal ini termasuk untuk program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 28,7 triliun.
Baca Juga: Hingga 20 Agustus, kucuran dana PEN sudah mencapai Rp 326,16 triliun
Kemudian, kartu sembako untuk 18,8 juta KPM sebesar Rp 45,1 triliun, kartu prakerja Rp 11,0 triliun, dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan sebesar Rp 5,6 triliun, dan antisipasi perluasan program perlindungan sosial lainnya sebesar Rp 36,1 triliun.
Selain bidang kesehatan dan perlindungan masyarakat, pemerintah juga menganggarkan Rp 90,04 triliun untuk program prioritas, termasuk untuk mendukung kegiatan pariwisata, ketahanan pangan, dan ICT serta program prioritas lainnya.
Terakhir, bidang dukungan UMKM dan korporasi yang dianggarkan sebesar Rp 27,48 triliun, termasuk untuk mendukung subsidi bunga UMKM, IJP UMKM dan korporasi, serta program dukungan UMKM dan korporasi lainnya.
Lebih lanjut, alokasi PEN tahun 2022 adalah alokasi sementara dari belanja pusat tahun 2022. Sri Mulyani tak menutup kemungkinan anggaran ini bisa meningkat seiirng dengan perkembangan penanganan Covid-19.
“Peningkatan anggarannya nanti dapat berasal dari transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), pembiayaan, dan insentif perpajakan,” tandasnya.
Selanjutnya: Ekonom Indef ingatkan pelonggaran PPKM harus dilakukan dengan kehati-hatian
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
