Reporter: Aura Putri | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa resmi menandatangani perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Investment Protection Agreement (IPA) pada Sabtu (21/11/2026) di Brussels, Belgia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama European Commissioner for Trade Maros Sefcovic menandatangani kedua perjanjian tersebut. Kesepakatan ini diharapkan dapat memperluas akses pasar produk Indonesia ke Eropa sekaligus meningkatkan investasi dari kawasan tersebut.
Airlangga mengatakan, sebanyak 90,4% pos tarif produk Indonesia yang masuk ke pasar Uni Eropa akan langsung mendapatkan fasilitas bea masuk nol persen.
Sementara itu, sebanyak 8,37% pos tarif lainnya akan mengalami penurunan tarif secara bertahap dalam periode 3 tahun hingga 15 tahun atau melalui skema kuota tarif (tariff rate quota/TRQ).
"IEU-CEPA membuka pintu gerbang bagi produk unggulan nasional ke pasar Eropa sekaligus menarik investasi berkualitas ke sektor-sektor strategis Indonesia," ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Sabtu (21/11/2026).
Baca Juga: Kejagung: UU Perampasan Aset Bisa Digunakan Untuk Kejar Harta Riza Chalid Dll
Airlangga bilang, kesepakatan tersebut dapat meningkatkan daya saing produk ekspor unggulan Indonesia, seperti alas kaki, tekstil, dan komoditas olahan di pasar Eropa.
Selain itu, masuknya investasi dan teknologi ramah lingkungan dari Eropa diharapkan dapat mendorong pembangunan industri pengolahan di dalam negeri serta membuka lapangan kerja.
Sebelum penandatanganan, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Keduanya membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia-Uni Eropa, khususnya percepatan implementasi IEU-CEPA.
Setelah penandatanganan, kedua pihak akan melanjutkan proses ratifikasi dan penyelesaian prosedur hukum domestik. Pemerintah menargetkan perjanjian tersebut dapat mulai berlaku penuh pada 2027.
Secara paralel, pemerintah dan pelaku usaha juga akan menyiapkan aturan pelaksana agar manfaat kesepakatan ini dapat segera dirasakan secara optimal di lapangan.
"Langkah berikutnya adalah memastikan proses ratifikasi dan aturan pelaksana berjalan tepat waktu agar daya saing ekonomi kita semakin melesat," katanya.
Baca Juga: Penerimaan Pajak Sektor Ekonomi Digital Capai Rp 14,07 Triliun Selama 10 Bulan 2026
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)