Reporter: Grace Olivia | Editor: Herlina Kartika Dewi
Dedi menilai, adanya alokasi afirmasi selama ini membuat banyak desa enggan menaikkan status desanya dari tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa berkembang apalagi desa mandiri.
“Karena dengan perhitungan sebelumnya, beda anggaran antara desa tertinggal dengan desa mandiri itu bisa sampai Rp 350 juta. Jadi banyak desa yang tidak mau jadi desa maju dan mandiri kalau begitu,” tutur Dedi kepada Kontan.co.id.
Dengan adanya dana desa berdasarkan alokasi kinerja, Dedi berpendapat mestinya kini desa justru jadi berlomba-lomba untuk membangun dan memanfaatkan dana desa secara maksimal.
Sebaliknya, ia menyarankan agar pemerintah mengevaluasi setiap desa yang mendapatkan alokasi afirmasi dalam periode tertentu.
“Misalnya, kalau sudah lima tahun berturut-turut menerima alokasi afirmasi tapi tidak ada kemajuan status desanya, patut dipertanyakan atau sudah jangan diberikan alokasi lagi,” kata Dedi.
Baca Juga: Bermasalah, Pencairan Dana Desa Tahap III dihentikan
Mengutip data Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi , Dedi mengatakan, pemprov Jawa Barat berhasil mengentas desa sangat tertinggal dari yang jumlah 48 desa pada 2018 menjadi nol pada 2019.
Jumlah desa tertinggal juga turun dari 929 desa tahun 2018, menjadi 326 desa pada 2019.
Sementara, jumlah desa berkembang naik dari 3.603 desa menjadi 3.656 desa pada tahun ini. Jumlah desa maju naik lebih pesat, yaitu dari hanya 695 desa menjadi 1.232 desa di 2019.
Begitu juga dengan jumlah desa mandiri yang naik dari sebelumnya 37 desa menjadi 98 desa.
“Ini salah satunya karena pemerintah provinsi memberikan motivasi kepada desa yang mengalami kemajuan. Misalnya penghargaan bantuan mobil multifungsi Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara) untuk desa, atau bantuan modal bagi BUMDES,” tutur Dedi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
