Reporter: Petrus Dabu | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Penurunan angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren perlambatan. Antara Maret 2010 hingga Maret 2011, angka kemiskinan hanya turun 0,84 % padahal dana yang dikucurkan untuk pengentasan kemiskinan pada periode tersebut sebesar Rp 86 triliun.
Direktur Analisis dan Perkembangan Statistik BPS, Kecuk Suharyanto mengatakan tahun 2004 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 36,10 juta orang (16,66%) tapi per Maret 2011 jumlah orang miskin masih 30,02 juta orang. "Meskipun persentase penduduk miskin itu turun, tidak pernah target pemerintah tercapai. Misalnya sejak tahun 2004, Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I bikin target tahun 2009 itu 8,5%, yang tercapai 14,2%. Kemudian belum pernah tercapai juga tahun 2010 (13,33%), betul memang turun, tapi turunnya jauh lebih lambat, Kemudian turun lagi (di 2011) 12,49%. Jadi lamban sekali. "ujarnya dalam diskusi politisasi data statistik yang diselenggarakan Megawati Institute di Jakarta, Rabu (13/7).
Kecuk menegaskan fakta bahwa hasil survei statistik dengan target pemerintah tidak sejalan menunjukkan BPS tetap sebagai lembaga independen, tidak berpihak pada kepentingan rezim yang berkuasa.
Menurut Kecuk lambatnya penurunan kemiskinan di Indonesia di antaranya disebabkan karena program-program yang dibuat pemerintah sering kali dengan mengacu pada data yang disodorkan BPS. "Masalahnya sekarang, apakah yang diciptakan pemerintah itu match dengan data BPS," ujarnya. Dia bilang dana yang dikucurkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan akan sia-sia, tidak menurunkan secara signifikan jumlah orang miskin, bila antara data dan program tidak match.
Berdasarkan data statistik kata dia struktur orang miskin di Indonesia lebih banyak berada di desa. Dari 12,49 % penduduk miskin per Maret 2011, kata dia 63,2% berada di desa. Dari sisi sektor pekerjaan, 72 % bekerja di sektor pertanian. "Sudah sangat jelas, pertanyaan saya, kok selama ini enggak ada ya, kebijakan penanggulangan khusus di pertanian? Coba perhatikan enggak ada, adanya BLT yang disebar semuanya. Kita di BPS sudah kasih warning berulang-ulang dengan data itu," kritiknya.
Dia bilang diskusi soal kemiskinan di Indonesia selama ini hanya selesai pada debat metodologi. Seharusnya kata dia itu menjadi urusan akademisi di kampus. Tetapi pemerintah, fokus pada evaluasi program pengentasan kemiskinan.
"Kita juga sudah ingatkan berulang-ulang ke pemerintah, dari semua komoditi yang dikonsumsi orang miskin itu yang paling banyak adalah beras. Jadi kalau harga beras itu persentasenya mencapai 30%. Kalau harga beras itu goyang sedikit saja akan berjatuhan dia," ujarnya. Sedikit bernostalgia ke rezim Orde Baru kata dia, pemerintah Soeharto tahu betul soal pengaruh gejolak harga beras ini terhadap kemiskinan, ketersediaan beras dijamin sehingga gejolak harga tidak terjadi.
Dalam jangka panjang kata dia pengentasan kemiskinan terkait dengan demografi. Karena itu, dia mengingatkan pemerintah untuk kembali menggalakkan program keluarga berencana untuk menekan populasi penduduk Indonesia. "Selama ini kita agak cuek dengan KB, padahal itu KB kontribusi untuk menanggulangi kemiskinan besar sekali. Dalam jangka panjang orang keluar dari kemiskinan lebih karena faktor demografi bukan ekonomis,“ ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
