Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi
JAKARTA. Volume konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi 2014 sudah dipatok 46 juta kilo liter (kl). Padahal, tahun ini pemerintah tak berencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Mau tak mau, satu-satunya langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk mengerem konsumsi BBM dengan melaksanakan berbagai rencana pengendalian konsumsi BBM. Utamanya, mengurangi aksi penyelundupan BBM.
Menteri Keuangan Chatib Basri menuturkan meski pemerintah tak bisa mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi, tapi pemerintah tak membahas opsi kenaikan harga BBM bersubsidi dalam APBNP 2014 untuk mengendalikan konsumsi. Sebab, "Ini keputusan yang strategis, sementara, saat ini menjelang pemilihan presiden," jelasnya Kamis (19/6).
Alhasil, pemerintah harus disiplin dalam mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi dan menyalurkannya secara tepat sasaran. Pemerintah masih punya opsi untuk mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Tapi, pengajuan Perppu ini juga dianggap tidak mudah. Karenanya, pemerintah memilih berusaha menekan konsumsi BBM.
Untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi tahun ini, pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyiapkan berbagai langkah. Antara lain melarang konsumsi BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas, industri perkebunan dan pertambangan, termasuk mengurangi penyelundupan BBM bersubsidi. Pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dan mengendalikan kuota di daerah.
Pengamat Energi Pri Agung Rakhmanto bilang sebenarnya jurus yang paling ampuh untuk mengerem konsumsi BBM bersubsidi adalah dengan menaikkan harga jualnya. Maklum, selama ini disparitas harga yang cukup besar antara BBM bersubsidi dan non subsidi membuat masyarakat cenderung untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi. Tapi, karena tak ada opsi kenaikan harga BBM bersubsidi dari pemerintah di 2014, maka "Pemerintah hanya akan mengandalkan efek dari kenaikan harga BBM bersubsidi di 2013," katanya Jumat (20/6).
Catatan saja, pada Juni 2013 pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.500 per liter, sedangkan solar dinaikkan dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 5.500 per liter.
Agar konsumsi BBM bersubsidi tak melebihi kuota, kata Pri Agung strategi lain yang harus benar-benar diefektifkan yakni pengawasan dan pencegahan penyelundupan BBM bersubsidi. Pasalnya, kata Pri Agung penyelundupan BBM bersubsidi marak, terutama untuk solar.
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga bilang, bila masalah penyelundupan atau kebocoran BBM bersubsidi bisa diperkecil, hal ini sangat membantu untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. "Kalau kebijakan ini dilakukan dengan baik, volume konsumsi BBM bersubsidi 46 juta kiloliter bisa tercapai," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
