Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua DPR Bambang Soesatyo melempar wacana agar pemilihan Presiden kembali menjadi kewenangan MPR. Dia berdalih sistem pemilihan presiden yang berlaku saat ini menghabiskan biaya besar.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo melihat, wacana itu terkesan dipaksakan karena dari berbagai riset dan survei, mayoritas publik tetap menginginkan pemilihan langsung. Selain lebih demokratis, juga transparan.
“Apakah itu kehendak masyarakat atau bukan. Mayoritas responden dalam berbagai survei justru banyak menginginkan pemilihan langsung," kata Karyono dalam keterangannya, Selasa (13/8).
Argumentasi Bamsoet yang menyebut bahwa pemilihan langsung menimbulkan sentimen SARA, menurut Karyono, tak bisa dijadikan dalih. Karena, ada instrumen hukum lain yang bisa menangani. Tinggal dipertegas saja jika ada perilaku SARA yang merusak, maka aparat hukum bisa bertindak. Adapun soal biaya besar, masih banyak celah lain untuk efisiensi.
“Kemudian soal politik uang, SARA, apa dasarnya juga. Kalau ada kendala di Undang-undangnya, tinggal dipertegas saja dari sisi hukumannya," kritik dia.
Dia menyarankan, para politisi tidak asal bicara tanpa data fakta. Akan lebih baik, usul itu berdasar kajian. Ada ukuran jelas, lebih evisien mana di antara pemilihan langsung atau kembali ke MPR.
Dilihat dari ekonomnya, sosialnya, budayanya. Itu penting didahulukan ketimbang membuat kegaduhan.
“Jadi tidak bisa sembarangan. Bila itu semua kajian sudah, baru bisa disampaikan,” tegasnya.
Jangan sampai, pernyataan pemilihan presiden oleh MPR justru kontra produktif dan hanya membuat gaduh dan menuai polemik tak produktif. Sebaiknya politisi justru mengikuti apa yang diinginkan publik.
Tak kalah penting, ada evaluasi jelas. Baik dari stakeholder, DPR, tokoh politik, akademisi, lembaga survei. Tidak bisa asal bicara.
Analis politik Jerry Sumampouw juga mempertanyakan wacana Bamsoet karena terlalu buru-buru dan tidak ada urgensinya. Ia curiga, ada motif politik lain.
Untuk menaikkan posisi tawar. “Wajar kalau kemudian orang ada kepentingan politik," kata dia ketika dihubungi wartawan.
Karena itu, ia melihat usul itu tak relevan dengan semangat publik yang ingin transparan dalam demokrasi.
Karena jika benar diterapkan, sebuah kemunduran politik jika hak pemilihan langsung masyarakat hilang kemudian dialihkan ke MPR yang rentan penyimpangan, seperti pernah terjadi di era Orde Baru. (Willy Widianto)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
