Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyayangkan subsidi yang diberikan negara untuk sektor kelautan dan perikanan besar, tetapi penerimaan negara bukan pajak dari sektor ini sangat kecil.
"Kita data ada 5.329 kapal dengan alokasi BBM (bahan bakar minyak) 2,1 juta kiloliter per tahun. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 11,5 triliun, PNBP hanya Rp 300 miliar saja. Jelas negara dirugikan Rp 11 triliun. Ini tidak boleh terjadi lagi," kata dia dalam konferensi pers, Jumat (31/10).
Susi bilang, dia ingin mendapatkan hasil yang setara dengan cost atau biaya yang dikeluarkan negara. Menurut dia, PNBP yang hanya sekian ratus miliar itu tidak masuk akal. "Secara commercial sense. It doesn't make sense," ucap Susi.
Atas dasar itu, Susi bilang ingin menata ulang kebijakan yang ada, agar kegiatan bisnis kelautan dan perikanan bisa mengikuti kaidah-kaidah lingkungan yang lebih baik, serta memberikan pendapatan negara lebih besar.
Salah satunya dengan membuka akses data kelautan dan perikanan agar semua orang bisa ikut mengawasi. Susi juga mengatakan, sampai saat ini sektor kelautan belum bisa menyejahterakan semua pihak. Sebab, banyak hal yang belum pada tempatnya.
Susi bilang, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat. "Saya mau membawa semua pemangku kepentingan menjadi active participant," kata dia. (Estu Suryowati)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
