Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Dalam menyusun kabinet pemerintahan, Jokowi perlu hati-hati dalam memilih menteri. Apalagi untuk posisi kementerian yang strategis seperti ESDM. Kementerian ini jelas memiliki fungsi sangat strategis bagi bangsa dan negara ini karena berhubungan dengan sumber daya alam yang sangat vital.
Kehidupan masyarakat di dunia ini sangat tergantung pada energi. Karenanya, platform kementerian ESDM harus sejalan dengan pasal 33 UUD 45 yg mengatakan sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan digunakan utk kemakmuran rakyat yg sebesar-besarnya.
Dalam konteks ini, tentu posisi kementeri ESDM harus dipimpin oleh orang yg memiliki integritas nasional yg tinggi. Selain memahami masalah kebijakan energi, dia harus orang yg kuat nasionalismenya. Apalagi Jokowi sudah berjanji ingin melaksanakan ideologi Trisakti yang diderivasikan dalam rumusan Nawa Cita.
Maka aneh apabila benar kabar tentang sosok Kuntoro Mangkusubroto (KM) dan R.Priyono masuk daftar calon kuat menteri ESDM. Pasalnya, dua sosok tersebut memiliki rekam jejak yang layak untuk diragukan integritasnya.
Menurut Gede Sandra, Peneliti LSP (Lingkar Studi Perjuangan), Kuntoro adalah tipe akademisi-birokrat yang dekat Amerika Serikat (AS). Pendapat yang sama pernah dilontarkan pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy dalam sebuah diskusi publik, bahwa sosok Kuntoro merupakan bagian dari jaringan neoliberalisme.
Salah satu bukti, pada 29 Agustus 2008 Kedubes AS mengeluarkan pernyataan resmi ttg keterlibatan USAID mereview sebuah draft RUU Migas di Indonesia pada tahun 1999 dimasa Kuntoro menjadi menteri pertambangan.
Disebutkan dalam pernyataan Kedutaan AS tersebut, pemerintah Indonesia bersama USAID telah menandatangani kerjasama Strategic Objective Grant Agreement (SOGA) untuk lima tahun. Selain itu USAID mengucurkan bantuan US$20 juta.
Draft RUU Migas ini kemudian dikenal sebagai UU Migas 2001 yang bbrp pasalanya dijudicial review berkali-kali karena melanggar UUD 45. Jadi, jangan pernah Jokowi memilih seorang yang memiliki rekam jejak yang menjadi antitesa Trisakti dan Nawa Cita seperti sosok Kuntoro.
Belum lama ini (2/10) KM telah menyiapkan konsep simulasi pengelolaan energi Indonesia yang disebut "Bandung Scenarios 2030", yang pernah diterapkan oleh korporasi migas asing Shell pada 1972.
Perlu diketahui juga, KM ternyata memiliki hubungan dekat dengan McKinsey, lembaga konsultan terbesar dan tertua di AS, yang kabarnya membantu KM sejak menjadi kepala BRR hingga kepala UKP4 di masa pemerintahan SBY.
Sementara itu, sosok Raden Priyono yang namanya masuk bursa calon menteri ESDM saat menjadi Kepala BP Migas diduga tersangkut beberapa kasus diantaranya mark up dari penyewaan kapal Joko Thole hingga perpindahan kantor BP Migas yang sekarang bernama SKK Migas di Wisma Mulia.
BP Migas sendiri dibubarkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 November 2012 dan kemudian berganti menjadi SKK Migas.
Fakta terbaru dari bobroknya sistem di BP Migas yang bermetamorfosa jadi SKK Migas yakni 'terjebaknya' Rudi Rubiandini yang dulu dianggap bersih, dosen teladan, ketika masuk sistem yang sudah rusak malah berbalik arah ikut terbawa sistem yang rusak dan kemudian terlibat korupsi.
Dalam fakta persidangan Rudi Rubiandini baik sebagai saksi maupun tersangka di pengadilan tipikor, terungkap bahwa sebagian pemberian dana yang US$ 500 ribu karena ditagih anggota DPR dari janji Kepala BP Migas sebelumnya, yakni Raden Priyono. Oleh karenanya, rekam jejak kedua sosok tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan Jokowi untuk berfikir 1000 kali bila ingin memilih mereka menjadi menteri ESDM karena bisa menjadi antitesa Trisakti dan NawaCita. Jika para menteri di Kabinet Jokowi diisi oleh orang-orang yang bertentangan dengan ideologi Trisakti maka ini namanya "paradok Trisakti" dalam kabinet Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
