CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.527.000   14.000   0,93%
  • USD/IDR 15.675   65,00   0,41%
  • IDX 7.287   43,33   0,60%
  • KOMPAS100 1.121   3,73   0,33%
  • LQ45 884   -2,86   -0,32%
  • ISSI 222   1,85   0,84%
  • IDX30 455   -2,30   -0,50%
  • IDXHIDIV20 549   -4,66   -0,84%
  • IDX80 128   0,06   0,05%
  • IDXV30 138   -1,30   -0,94%
  • IDXQ30 152   -0,90   -0,59%

Ini yang dtelusuri PPATK dari calon menteri Jokowi


Minggu, 19 Oktober 2014 / 20:29 WIB
Ini yang dtelusuri PPATK dari calon menteri Jokowi
ILUSTRASI. Pertambangan nikel PT PAM Mineral Tbk (NICL) yang sahamnya turun 6% pada Jumat (5/5)


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilibatkan dalam penyaringan calon menteri untuk duduk dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kepala PPATK M Yusuf mengatakan, pihaknya menelusuri rekam jejak nama-nama calon menteri yang diserahkan Jokowi-JK melalui transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nama-nama yang dimaksud.

"Semua transaksi tunai, transksi non tunai, rekeningnya, rekening anaknya, rekening istrinya, semua kita telusuri," kata Yusuf saat dihubungi wartawan, Minggu (19/10).

Lebih lanjut menurut Yusuf, pihaknya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih tersebut demi mewujudkan. Penelusuran rekam jejak yang dilakukan PPATK kata Bambang, tidak terkait dengan kepentingan apapun.

"Kami punya instrumen untuk itu dan kami bertanggung jawab," imbuhnya. PPATK pun kata Yusuf, percaya siapapun sosok yang dipilih sebagai menteri nantinya.

Seperti diketahui, Jokowi-JK telah menyerahkan nama-nama calon menteri ke PPATK pada Jumat (17/10) lalu, guna ditelusuri rekam jejaknya. Selain menelusuri rekam jejak calon menteri melalui PPATK, Jokowi-JK juga meminta KPK untuk mengetahui apakah calon menteri yang diajukan, terindikasi korupsi atau tidak.

Hal tersebut dilakukan, untuk menyaring sejumlah nama untuk masuk dalam jajaran kabinet Jokowi-JK nantinya. Jokowi-JK melibatkan KPK dan PPATK sebagai bentuk komitmen keduanya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×