Reporter: Agus Triyono | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan kesulitan untuk menggunakan pinjaman proyek kereta senilai Rp 1,8 triliun. Pinjaman tersebut rencananya digunakan untuk dua proyek kereta.
Pertama, sebesar Rp 447 miliar dari Prancis yang rencananya untuk pembangunan elektrifikasi jalur ganda Bandung-Cicalengka. Kedua, senilai Rp 1,4 triliun dari China yang akan digunakan untuk pengadaan rel proyek kereta Sulawesi.
Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Budi Cahyono mengatakan, beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan menggunakan utang. Pertama, ketidakadaan rupiah pendamping.
"Pinjaman luar negeri kan harus ada rupiah pendamping, itu belum ada di APBN, walau besarannya cuma 20% dari pinjaman, apalagi sekarang ada pengurangan APBN," kata Prasetyo di Jakarta Kamis (16/6).
Selain ketidakadaan rupiah pendamping, khusus untuk pinjaman dari Prancis, masalah juga disebabkan oleh konsep proyek yang belum jelas, karena itu perlu diperjelas baik proyeknya maupun asal pinjaman. "Ada yang jembatan, ada yang biasa, kemudian pinjaman dikeluarkan pemerintahnya atau Bank Pembangunan Prancis," paparnya.
Sugihardjo, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan mengatakan, belum disediakannya dana pendamping bagi pinjaman proyek kereta tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah saat ini. Selain itu, proyek tersebut juga belum terlalu mendesak.
Meskipun demikian, Sugihardjo mengatakan tahun depan, pihaknya akan mengusahakan agar pencairan pinjaman bisa dilakukan. "Tahun depan akan dibahas dirjen dengan Pak Menteri," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
