Penangkapan penerobos laut Indonesia dimulai

Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Pemerintahan Presiden Joko Widodo membuktikan janjinya untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia. Di masa pemerintahannya yang belum genap satu bulan, Jokowi dan pembantu-pembantunya telah berhasil menangkap kapal asing yang telah mencuri di perairan Indonesia.

Indroyono Susilo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengatakan bahwa di tiga minggu pertama usia pemerintahan Jokowi, pemerintah telah berhasil menangkap lima buah kapal pencuri ikan yang beroperasi di kawasan Natuna. Bersama dengan kapal tersebut, pemerintah juga berhasil mengamankan 61 anak buah kapal yang ke semuanya berkewarganegaraan Thailand.

"Ukurannya semua di atas 100 gross tonnage (GT), tidak memiliki ijin dan bernama kapal Indonesia," kata Indro Jumat (21/11).

Selain berhasil menangkap kapal pencuri ikan, Indro juga mengatakan bahwa pada tiga minggu pertama, pihaknya juga berhasil menangkap 137 kapal kayu dan 400- an manusia perahu yang berasal dari suku Bajo berkewarganegaraan Malaysia dan Filipina. Mereka mendiami salah satu pulau tidak berpenghuni di kawasan Tanjung Batu, Derawan.

Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan, praktik ilegal yang dilakukan oleh baik nelayan ilegal asing maupun manusia perahu asing di perairan Indonesia telah menimbulkan kerugian yang cukup besar untuk Indonesia. Untuk kerugian materiil yang berkaitan dengan aktifitas pencurian ikan saja misalnya, dia memperkirakan, kerugian yang dialami oleh Indonesia mencapai triliunan rupiah.

Hitungan ini didasarkan pada besaran kapal ilegal asing yang ditangkap yang rata- rata mencapai 100 GT sampai dengan GT, frekuensi melaut mereka, dan jumlah ikan yang mereka tangkap.

"Dengan ukuran itu, jika dalam setahun mereka melaut  enam kali, dengan rata -rata perolehan 150 ton, hitung saja pakai kalkulator jika per kilogram tongkol termurah US$ 1, tuna dan udang US$ 5 ke atas berapa kerugiannya," kata Susi.

Sementara itu, kerugian ke dua berkaitan dengan kedaulatan. "Berkaitan dengan ini tidak besar kerugian kita karena kedaulatan itu tidak bisa dinilai dengan materi," katanya.

Atas kerugian besar itulah, Susi dan Indro bertekad akan terus menggencarkan pengawasan daerah laut Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News