Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga riset dan analisis data Sigmaphi menyebut tahun depan akan menjadi pertemuan pemulihan ekonomi dampak dari pandemi Covid-19 dengan konsolidasi politik.
Peneliti politik Sigmaphi Reno Koconegoro mengatakan, dengan situasi tersebut maka bertemunya pemulihan ekonomi dengan tahun konsolidasi politik akan menentukan konfigurasi ekonomi politik nasional ke depannya.
"Tentu saja pada akhirnya situasi politik 2022 dinamis dibandingkan dengan tahun 2021," kata Reno dikutip dalam Webinar Sigmaphi, Minggu (26/12).
Tahun depan beberapa momen politik akan saling terkait yang akan memiliki konsekuensi dan menjadi tantangan bagi kondisi politik domestik. Pertama, ialah proses perbaikan omnibus law Cipta Kerja.
Baca Juga: Survei SMRC: Publik Merasa Kondisi Keamanan Sudah Pulih Seperti Sebelum Covid-19
"Nantinya akan ada perdebatan nanti terkait dengan nomenklatur, apakah ini undang-undang baru atau undang-undang lama dan seterusnya tetapi sebetulnya skema perbaikan yang telah diperintahkan oleh MK ini sudah disepakati antara pemerintah dan DPR jadi pintu masuknya adalah undang-undang Nomor 12 Tahun 2011," jelasnya.
Namun jalan perbaikan omnibus law ini akan muncul risiko resistensi misalnya isu publik yang elektoral seperti ketenagakerjaan, pertanian, pertanahan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup hingga kewenangan pusat dan daerah.
"Isu ini sangat berpotensi digunakan oleh beberapa tokoh politik untuk melakukan manuver. Ada resistensi dari publik yang ditunjukkan misalnya oleh beberapa lembaga survei yang menyatakan kepercayaan publik terhadap DPR dan parpol itu masih rendah dan karena kasus covid semakin turun maka semakin longgar pengawasan publik terutama aksi-aksi di lapangan juga akan semakin tinggi," paparnya.
Kedua, adanya pembahasan RUU APBN 2023, dimana pada Oktober 2022 ditargetkan selesai. Ketiga adanya tahapan menuju Pemilu 2024.
Baca Juga: Intervensi Pasar Miliaran Dollar AS, Menopang Lira di Jalur Rekor Minggu Terkuat
Reno menyebut seiring dengan perbaikan omnibus law dan juga normalisasi defisit APBN ini akan terkait dengan tahapan pemilu mendatang. Dimana pada akhir tahun 2022 mendatang menjadi pendaftaran partai politik peserta pemilu.
Keempat, beberapa kepala daerah yang habis masa jabatannya juga ini akan menjadi poin krusial di tahun depan. Hal tersebut karena ketika posisi kepala daerah ini kosong jabatannya maka akan diisi oleh pejabat yang akan berbeda tentu saja dengan pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksanaan harian (Plh).
"Karena Plt dan Plh kewenangannya masih terbatas tapi kalau pejabat kewenangan sudah sama dengan pejabat definitif atau Kepala Daerah definitif," jelasnya.
Terakhir tahun depan akan diisi oleh manuver politik menuju 2024. Reno menjelaskan, berdasarkan survei beberapa lembaga sejak September sampai Desember beberapa tokoh yang akan mengisi panggung politik kedepan diantaranya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Puan Maharani, Erick Thohir, AHY, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, Gatot Nurmantyo, Sri Mulyani, Khofifah Indar Parawangsa, Andika Perkasa dan Tri Rismaharini.
Baca Juga: Merumahkan ASN Harus Ikuti Reformasi Birokrasi
Kembali Reno menegaskan, beberapa momen politik yang saling terkait satu sama lain di 2022 yang akan menjadi tantangan dan memiliki konsekuensi tersendiri bagi politik domestik. Diantaranya adalah proses politik perbaikan Omnibus Law Cipta Kerja, transmisi Pemerintah-DPR dalam menormalisasi defisit APBN, beberapa kepala daerah yang habis masa jabatannya dan manuver dari tokoh politik menuju 2024.
"Ini berkaitan satu sama lain, jadi tahun depan adalah tahun bertemunya pemulihan ekonomi dengan tahun konsolidasi politik yang akan sangat menentukan konfigurasi ekonomi politik nasional kedepannya. Pada akhirnya situasi politik tahun depan akan jauh lebih dinamis dibandingkan dengan tahun 2021," tegas Reno.
Kemudian dari sisi politik luar negeri tahun depan masih akan berpusat pada relasi ekonomi-politik dan pertahanan China dengan dunia mulai dari persoalan laut Cina Selatan, perang dagang, komitmen terhadap lingkungan hidup, asasi manusia dan demokrasi hingga persoalan asal mula Covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
