Reporter: Astri Kharina Bangun | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memutuskan mengambil alih proses pembebasan lahan tiga ruas jalan tol yang belum tuntas. Ketiganya adalah ruas Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisundawu) dan Soreang-Pasir Koja (Soroja).
Keputusan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Pemprov Jabar dengan Kementrian Pekerjaan Umum. "Ketiga jalan tol tersebut berjalan terlambat pembangunannya karena masalah lahan. Makanya, biar berjalan cepat pembebasannya diambil alih Pemprov bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum," ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Selasa (28/12).
Sebelumnya, urusan pembebasan lahan dibagi ke pemerintah pusat (50%), pemerintah provinsi (30%), dan pemerintah kabupaten/kota (20%). Namun, dengan kesepakatan yang ditandatangani, maka sisa lahan yang belum kelar pembebasannya untuk pembangunan ketiga ruas jalan tersebut diambil alih Pemprov Jawa Barat.
Ahmad memaparkan sisa lahan yang belum dibebaskan adalah sebagai berikut. BIUTR 100% belum dibebaskan, Cisundawu masih 50%, dan Soroja masih 75%. Biaya yang dibutuhkan untuk keseluruhan tiga jalan tol tersebut sekitar Rp 2,06 triliun.
Sumber Pendanaan untuk pembebasan lahan ini tidak diambil dari APBD melainkan dari BUMD milik Provinsi Jabar, yaitu PT Jasa Sarana. "Nanti Jasa Sarana bisa mencari mitra lain, mungkin juga membentuk konsorsium. Nah, uang yang digunakan untuk biaya pembebasan lahan pada saat tender bisa di-share sebagai penyertaan modal," jelas Ahmad.
Ahmad bilang, akibat pembebasan molor maka biaya pembebasan semakin besar. Dia mencontohkan seperti pembebasan lahan untuk Cisundawu yang pada 2005 memakan ongkos sekitar Rp 150.000/m2 kini melonjak menjadi Rp 1,3 juta/m2.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
