Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Politik uang dalam proses politik lewat pemilu lima tahunan tak lagi dianggap sebagai aib demokrasi. Bahkan, muncul sikap permisif dari masyarakat untuk menerima politik uang menjelang bahkan sesudah pencoblosan.
"Maka, membiarkan terjadinya politik uang dalam pemilu sama halnya dengan menerima lahirnya seorang pemimpin korup," ujar Donal Fariz di sela diskusi bersama Ikatan Fakultas Hukum Universitas Andalas di Jakarta, Minggu (8/12).
Aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) ini menambahkan, untuk memangkas terjadinya politik uang dalam Pemilu 2014, tak cukup dilakukan sendiri. Seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan bersama-sama menolak aksi politik uang.
Ia mengusulkan, KPU dan Bawaslu harus menempatkan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) ke dalam simpul penting pengawasan dana kampanye para calon legislatif dan calon presiden di Pemilu 2014 mendatang.
"Masyarakat harus menolak segala bentuk politik uang dalam pemilu. Karena kepemimpinan yang baik tidak akan pernah terlahir di tangan para pemilih yang permisif terhadap politik uang," kata Donal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
