Reporter: Barratut Taqiyyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus potensi korupsi di sektor perbankan untuk pendanaan partai politik dalam menghadapi Pemilu 2014. Perbankan menjadi sektor yang potensial dijadikan "bancakan" para koruptor dalam tiga kali pemilu terakhir, yaitu pada 1999, 2004, dan 2009.
"(Pada) 2008, (skandal Bank) Century terjadi. (Pada) 2004, (kasus) kredit-kredit bank juga terjadi. Apa tahun ini tidak ada masalah itu? Kami mempelajari ada (potensi serupa)," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam diskusi di kantor Transparency International Indonesia (TII), Jakarta, Selasa (3/12/2013).
Menurut Bambang, sebelum Pemilu 1999 terjadi skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dari kasus ini, ujar dia, ada dana sekitar Rp 160 triliun yang tak jelas peruntukannya. Sementara pada 2004, kata Bambang, terjadi beberapa kasus pembobolan dana perbankan.
Pada 2004, sebut Bambang, terjadi antara lain menimpa BNI oleh Maria Pauline senilai Rp 1,2 triliun. Dia pun mengatakan, ada dua atau tiga kasus terkait bank lain. "Termasuk Bank Global," sebut dia.
KPK, kata Bambang, saat ini sedang melakukan kajian terhadap sektor perbankan. Dia mengatakan, kajian itu memiliki tingkat kesulitan cukup tinggi karena ada kekhususan.
Bambang mengatakan, ada tiga sektor yang rentan disalahgunakan untuk mendulang dana menjelang pemilu. Selain perbankan, sebut dia, dua hal lain adalah bantuan sosial dan dana optimalisasi.
Perbankan menjadi incaran untuk penggalangan dana pemenangan pemilu, menurut Bambang, karena kapitalisasi dana di dalamnya. "Itu yang disebut cash and carry-nya jelas. Transaksi bribery (suap) kan cash and carry. Ada uang, ada barang. Ada uang, ada jasa."
Tahun pemilu, kata Bambang, ditandai dengan tingginya pergerakan aliran uang. Ongkos politik yang mahal serta sumber pendanaan yang tak transparan dan akuntabel, sebut dia, adalah akar permasalahan korupsi di dunia politik. (Rahmat Fiansyah)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
